REKENING GRATIS, KESEJAHTERAAN SEMU: MENYOAL POLITIK INKLUSI KEUANGAN

Penulis: Retri Aulia, S.Pd

Pemerintah meluncurkan program pembukaan rekening secara massal bagi warga yang telah berusia 17 tahun. Setiap rekening yang dibagikan secara cuma-cuma ini akan diisi saldo awal sebesar Rp50.000. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh rakyat Indonesia memiliki akses penuh ke rekening perbankan (CNBC Indonesia, 21/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penyediaan rekening tersebut akan dilaksanakan melalui bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dengan total alokasi anggaran dari APBN yang dibutuhkan untuk penyediaan saldo awal diperkirakan mencapai kurang lebih Rp11 triliun (BeritaSatu, 21/9/2026).

Program ini dinilai sejumlah pihak sebagai langkah strategis untuk meningkatkan tingkat bankable masyarakat Indonesia. Dengan memperkenalkan layanan perbankan sejak dini disertai suntikan saldo awal, warga diharapkan mulai terbiasa bertransaksi secara digital dan aman, sekaligus membuka peluang lebih besar untuk mengakses produk perbankan lain seperti pembiayaan dan modal usaha guna mendukung kesejahteraan keluarga (Berita Nasional Update, 14/9/2026).

Namun, ketika negara berencana membuka rekening secara massal bagi sekitar 200 juta penduduk dengan anggaran mencapai Rp11 triliun, muncul pertanyaan mendasar: apakah persoalan ekonomi rakyat yang kompleks dapat selesai hanya dengan kepemilikan nomor rekening? Rekening memang bisa dibuat dalam hitungan menit, tetapi kesejahteraan tidak akan lahir dari deretan rekening yang kosong. Di tengah berbagai kebutuhan rakyat yang kian mendesak, hal yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar rekening perbankan, melainkan kehidupan yang layak, jaminan akses terhadap kebutuhan dasar, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, serta kepastian bahwa dana publik dikelola secara amanah.

Wajah Kapitalisme di Balik Inklusi Keuangan

Persoalan pembukaan rekening massal ini tidak berdiri di ruang hampa. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana logika kapitalisme bekerja melalui ekspansi perluasan pasar dan akumulasi modal. Dalam sistem ini, semakin banyak aspek kehidupan masyarakat yang terintegrasi ke dalam mekanisme pasar, semakin besar pula ruang bagi pemilik modal untuk berkembang. Inklusi keuangan bukan sekadar memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan finansial, melainkan juga memperluas jangkauan jaringan perbankan, fintech, lembaga kredit, dan transaksi digital yang menghasilkan nilai komersial bagi pemilik modal. Masyarakat akhirnya tidak hanya diposisikan sebagai warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan publik, tetapi juga ditarik sebagai konsumen, debitur, dan sumber data finansial yang bernilai bisnis.

Sistem kapitalisme menjadikan profitabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebagai daya penggerak utama aktivitas kemasyarakatan. Dalam praktik ekonomi kapitalistik, kebijakan negara rentan difungsikan untuk menciptakan pasar baru, memberikan insentif modal, membangun infrastruktur komersial, dan membuka ruang akumulasi bagi sektor swasta.

Di sinilah letak peran strategis APBN: anggaran negara bukan sekadar kalkulasi penerimaan dan belanja, melainkan instrumen penetapan ke mana sumber daya publik dialokasikan dan siapa yang memetik manfaat utamanya. Ketika kepentingan pemilik modal memiliki pengaruh dominan terhadap perumusan kebijakan, prioritas pembangunan rawan bergeser mengabdi pada logika akumulasi keuntungan ketimbang pemenuhan kebutuhan rakyat yang paling mendesak.

Selama parameter kesejahteraan diukur secara dominan melalui angka pertumbuhan, investasi, dan tingkat konsumsi pasar, kebutuhan dasar manusia berpotensi diperlakukan sebagai komoditas bisnis. Persoalan rekening massal ini menjadi cermin dari pertanyaan mendasar: untuk kepentingan siapa sebenarnya sistem ekonomi dan anggaran negara ini dijalankan? Jika kebijakan publik sekadar memperluas pasar sementara kebutuhan pokok rakyat diabaikan, maka kekeliruannya bukan hanya pada tingkat prioritas anggaran, melainkan pada paradigma ekonomi yang diadopsi.

Paradigma Anggaran dalam Sistem Islam

Islam menawarkan paradigma yang fundamentally berbeda dalam memandang relasi antara negara, anggaran, dan rakyat. Dalam pandangan Islam, negara diposisikan sebagai raa'in (pengurus dan pelayan urusan rakyat). Atas dasar ini, anggaran negara tidak dipandang sebagai instrumen komersial, melainkan sebagai amanah syariat yang seluruh penggunaannya wajib diabdikan demi kemaslahatan rakyat.

Prioritas alokasi anggaran dalam perspektif Islam difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kepentingan publik yang bersifat mendesak, seperti ketersediaan pangan, sandang, papan, layanan pendidikan, kesehatan, keamanan, penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur vital.

Penggunaan anggaran dalam Islam tunduk pada aturan syariat dan mekanisme pengawasan publik. APBN tidak boleh dikendalikan oleh logika akumulasi modal, kepentingan oligarki, maupun tekanan pemilik modal, melainkan wajib diarahkan untuk menunaikan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Islam menempatkan anggaran sebagai amanah publik yang berat. Penguasa tidak memiliki kebebasan mutlak untuk membelanjakan harta negara berdasarkan preferensi politik praktis, sebab harta tersebut merupakan amanah yang tata kelolanya terikat ketat pada ketentuan hukum syarak.

Dalam konsep ekonomi Islam, sumber daya alam yang berkategori kepemilikan umum haram diserahkan kepada swasta atau korporasi untuk dikuasai demi keuntungan pribadi. Negara bertindak sebagai pengelola dan wajib mengembalikan seluruh hasilnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, sumber penerimaan negara tidak bergantung pada penarikan beban pajak rakyat. Seluruh potensi penerimaan strategis dikelola melalui lembaga Baitulmal untuk membiayai pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan pembangunan secara gratis dan berkualitas bagi seluruh warga.

Wallahu a'lam bish-shawab.