PALESTINA DAN WAJAH MUNAFIK MEDIA GLOBAL

Penulis: Fatih Abdullah

Suatu pagi di Gaza, debu beterbangan di antara reruntuhan bangunan. Anak-anak berlari mencari tempat aman, sementara suara sirene meraung menandai serangan udara berikutnya. Adegan ini, yang bagi warga Palestina adalah kenyataan sehari-hari, oleh sebagian besar media global justru dikemas dengan narasi yang begitu timpang.

Sudah menjadi rahasia umum, setiap kali rakyat Palestina berani mengangkat senjata untuk membela diri, label “teroris”, “ekstremis”, atau “radikal” dengan cepat ditempelkan pada mereka. Sebaliknya, ketika entitas Zionis melancarkan serangan militer yang jauh lebih brutal (menggunakan jet tempur, bom pintar, hingga senjata pemusnah massal) narasi media tiba-tiba berubah haluan. Serangan itu diberi cap manis: “langkah defensif”, “hak membela diri”, atau “upaya melindungi warga Israel dari ancaman teror.”

Di sinilah wajah munafik media global tampak jelas. Ia bukan lagi sekadar corong informasi, melainkan instrumen opini yang dikendalikan oleh kekuatan kapitalisme internasional. Standar ganda ini bukan hanya bentuk ketidakadilan jurnalistik, tetapi bagian dari strategi sistemik untuk menutupi fakta penjajahan. Dunia dipaksa menelan ilusi bahwa Palestina adalah agresor, padahal sejatinya merekalah korban dari salah satu tragedi kemanusiaan terpanjang dalam sejarah modern.

Kekeliruan narasi itu tidak berhenti di layar televisi. Ia merambah ke media sosial, platform digital, bahkan lembaga internasional. Akun-akun yang berani menyuarakan realitas Gaza disenyapkan, video tentang kekejaman dihapus, sementara algoritma disetel agar suara penjajah lebih dominan terdengar. Ironisnya, semboyan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat yang diagung-agungkan Barat mendadak raib ketika menyentuh kepentingan geopolitik dan ekonomi mereka.

Padahal sejarah bicara lain. Sejak 1948, rakyat Palestina telah dipaksa kehilangan tanah mereka, terusir dari rumah-rumahnya, dan dipaksa hidup sebagai pengungsi di tanah kelahirannya sendiri. Hukum internasional jelas menjamin hak sebuah bangsa untuk mempertahankan diri dari penjajahan. Tetapi, di hadapan opini global yang sudah dikendalikan, fakta ini tenggelam di balik stigma negatif yang ditempelkan pada pejuang kemerdekaan Palestina.

Lebih menyedihkan lagi, sebagian pemimpin negeri-negeri Muslim justru larut dalam narasi yang sama. Mereka sibuk dengan diplomasi seremonial, konferensi tanpa hasil, atau sekadar melontarkan kecaman retoris yang tak pernah mengubah nasib seorang pun warga Gaza. Dunia Islam seolah dibius untuk percaya bahwa solusi akan datang dari meja perundingan, padahal sejarah panjang membuktikan sebaliknya.

Di sinilah pentingnya menatap persoalan ini dengan kacamata ideologis, bukan emosional sesaat. Palestina bukan sekadar isu kemanusiaan, melainkan ujian bagi seluruh umat Islam. Simpati saja tidak cukup, yang dibutuhkan adalah langkah nyata, strategis, dan menyeluruh untuk mengakhiri penjajahan itu.

Bukan dengan mengemis ke lembaga internasional yang bias, bukan pula dengan doa tanpa aksi. Solusi hakiki hanya bisa lahir dari syariat Islam yang sempurna: khilafah dan jihad fi sabilillah.

Khilafah, sebagaimana dijelaskan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nizhamul Hukmi fil Islam, adalah kepemimpinan umum yang menyatukan umat di bawah satu kepemimpinan global, menegakkan hukum syariat, melindungi kaum Muslimin, dan menyampaikan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Dalam sistem itu, Palestina tidak lagi menjadi isu diplomasi basi, tetapi medan pembelaan nyata. Khilafah tidak berhenti pada kecaman, melainkan mengerahkan kekuatan riil untuk menghentikan penjajahan Zionis dan membebaskan bumi para nabi dari cengkeraman kolonialisme modern.

Maka, pertanyaannya kini: apakah kita masih rela terus ditipu narasi media munafik dunia? Atau sudah saatnya kita sadar, bahwa pembebasan Palestina hanya akan terwujud dengan solusi ideologis, bukan kompromi politik yang semu?