KRISIS MURID BARU DI SEKOLAH DASAR NEGERI: LONCENG DARURAT PENDIDIKAN

Penulis: Suryani, S.AP.

Awal tahun ajaran baru 2026 kembali membuka borok dunia pendidikan kita. Di berbagai daerah, spanduk PPDB SD Negeri yang biasanya ramai kini sepi. Bangku kelas kosong. Guru lebih banyak daripada murid. Bahkan ada yang lebih miris, sejumlah SDN sama sekali tidak mendapat murid baru. Di Blitar, 3 SD Negeri tercatat nihil pendaftar. Di tempat lain, ada yang hanya kebagian 1 sampai 5 siswa baru saja.

Kemendikdasmen akhirnya turun tangan untuk mengatasi fenomena ini. DPR pun ikut bersuara dan mengusulkan berbagai solusi. Tapi pertanyaannya, mengapa sekolah negeri yang dulu jadi primadona kini ditinggalkan orang tua?

Ketika Sekolah Negeri Kehilangan Peminat

Ada banyak faktor sekolah negeri kehilangan peminat. Pertama, krisis demografi. Jumlah anak usia sekolah di sekitar sekolah negeri makin sedikit. Ini bukan rahasia. Pakar kependudukan sudah lama memperingatkan bahwa Indonesia sedang memasuki fase penduduk menua. Angka kelahiran turun. Urbanisasi masif terjadi karena kesenjangan ekonomi desa-kota. Anak-anak desa berbondong-bondong pindah ke kota bersama orang tuanya mencari kerja. Alhasil, di desa sekolah sepi, sementara di kota sekolah menumpuk.

Kedua, pergeseran orientasi orang tua. Ini yang paling penting. Makin banyak orang tua yang memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta berbasis agama. Alasannya sederhana: mereka ingin anaknya diajarkan ibadah, mengaji, dan akhlak sejak dini. Di balik pilihan itu, ada kekhawatiran orang tua hari ini dengan fakta tawuran pelajar, bullying, pelecehan, pornografi, hingga kriminalitas anak yang makin menjadi. "Saya takut anak saya rusak kalau di sekolah umum," kalimat itu kini sering kita dengar. Sekolah negeri dianggap tidak mampu menjadi benteng.

Ketiga, solusi tambal sulam yaitu regrouping. Pemerintah merespons dengan wacana regrouping, menggabungkan beberapa SDN yang muridnya sedikit menjadi satu sekolah. Secara administrasi mungkin efisien. Tapi secara praktik justru menyulitkan. Jarak tempuh jadi jauh. Anak SD harus berjalan kaki berkilo-kilometer atau orang tua harus mengeluarkan biaya tambahan untuk antar-jemput. Di daerah 3T, ini sama saja mematikan akses pendidikan.

Bukan Sekadar Soal Jumlah Murid

Persoalan di Sekolah Dasar Negeri yang jumlah muridnya minim nyatanya muncul akibat kebijakan yang keliru sejak awal. Pertama, kegagalan kebijakan ekonomi dan kependudukan. Penurunan jumlah kelahiran tidak terjadi begitu saja. Ia adalah akibat langsung dari tekanan ekonomi. Biaya hidup tinggi, lapangan kerja sulit, harga kebutuhan pokok naik. Pasangan muda berpikir 10 kali sebelum punya anak. "Mau dikasih makan apa?"

Persoalan makin ruwet dengan meningkatnya urbanisasi yang dipicu ketimpangan. Desa tidak lagi menjanjikan masa depan, sehingga anak muda berbondong-bondong ke kota. Sekolah di desa pun ikut mati. Jadi, krisis murid baru ini adalah cermin dari gagalnya pemerataan kesejahteraan.

Kedua, krisis kepercayaan pada sistem sekuler-liberal. Inilah inti masalahnya. Mengapa orang tua lebih rela membayar mahal ke sekolah swasta agama daripada gratis di SDN? Karena mereka sudah tidak percaya. Selama puluhan tahun kurikulum selalu berganti. Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, ganti menteri ganti kurikulum. Tapi kerusakan moral tidak pernah berhenti. Malah makin parah.

Itu karena sistem pendidikan kita berbasis sekuler-liberal. Agama dipisahkan dari ilmu. Sekolah hanya mengejar ranking, nilai, dan prestasi akademik. Pendidikan karakter hanya jadi jargon. Akhlak tidak diukur. Ibadah tidak diajarkan secara sistemik.

Hasilnya? Kita meluluskan anak-anak yang pintar secara otak, tapi kosong secara jiwa. Mereka jago matematika, tapi berani melawan guru. Hafal rumus, tapi tidak tahu salat. Sistem ini memang memproduksi kerusakan. Dan orang tua sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Maka wajar jika mereka lari mencari alternatif.

Mengembalikan Pendidikan sebagai Pilar Negara

Islam memiliki jawaban yang komprehensif untuk krisis ini. Karena Islam memandang pendidikan bukan sebagai bisnis atau proyek, melainkan kebutuhan dasar rakyat dan pilar utama peradaban.

Pertama, negara bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan rakyatnya. Dalam Islam, negara wajib menjamin pendidikan berkualitas, gratis, dan merata untuk seluruh rakyat tanpa kecuali. Tidak ada istilah "sekolah favorit" dan "sekolah buangan". Tidak ada pungutan. Guru, gedung, buku, laboratorium, semua disediakan negara dari Baitul Mal. Karena mencerdaskan umat adalah tugas penguasa, bukan diserahkan ke pasar.

Kedua, kurikulum berbasis akidah Islam. Tujuan pendidikan Islam jelas: membentuk pribadi muslim yang bertakwa dan berkepribadian Islam, sekaligus menguasai IPTEK untuk memimpin peradaban. Kurikulumnya dibangun di atas akidah Islam. Pelajaran agama bukan hanya 2 jam seminggu. Tapi seluruh mata pelajaran, dari matematika, sains, sampai sejarah, diajarkan dengan sudut pandang Islam. Anak diajarkan bahwa ilmu itu untuk beribadah dan membangun peradaban. Dengan begitu, output-nya adalah generasi yang cerdas otaknya, kuat imannya, dan lurus akhlaknya. Inilah yang dicari orang tua hari ini.

Ketiga, menaikkan kesadaran dari individu ke sistemik. Saat ini banyak orang tua yang pindah ke sekolah agama karena dorongan individu "demi anak saya". Itu bagus. Tapi belum cukup. Kita harus menaikkan kesadaran ini ke level politik. Harus dijelaskan bahwa kerusakan hari ini bukan karena "kurikulumnya kurang bagus" atau "guru kurang kreatif". Tapi karena sistemnya. Sistem sekuler-liberal yang memisahkan agama dari negara dan pendidikan memang akan selalu melahirkan kerusakan. Selama sistem ini tidak diubah, maka 10 tahun lagi kita akan menghadapi masalah yang sama, dengan nama berbeda.

Keempat, dakwah politik sebagai jalan perubahan. Karena itu, dakwah politik menjadi sangat penting. Umat harus disadarkan bahwa solusi hakiki adalah perubahan sistem. Mengganti sistem sekuler-liberal dengan sistem Islam dalam bingkai Khilafah.

Hanya dengan begitu negara bisa kembali menjalankan fungsinya: menjamin pendidikan gratis, berkualitas, dan berlandaskan akidah. Hanya dengan begitu kita bisa mencetak generasi Rabbani yang menjadi pemimpin masa depan, bukan generasi yang rusak dan menjadi beban bangsa.

Krisis murid baru di SDN adalah lonceng. Hal ini menandakan dua kegagalan besar. Pertama, kegagalan negara menyejahterakan rakyat sehingga anak makin sedikit. Kedua, kegagalan negara mendidik sehingga orang tua tidak percaya.

Regrouping sekolah tidak akan menyelesaikan masalah. Ganti kurikulum untuk kesekian kalinya juga tidak akan menyelesaikan masalah. Selama akarnya tidak dicabut, pohon kerusakan akan terus tumbuh. Dan akar itu bernama sistem sekuler-liberal. Sudah saatnya kita jujur. Orang tua sudah memilih untuk menyelamatkan anaknya. Pertanyaannya sekarang, kapan kita sebagai umat memilih untuk menyelamatkan sistemnya?

Wallahu a'lam bish-shawab.