ANTREAN BBM MENGULAR: BUKTI NEGARA GAGAL MENGURUS RAKYAT

Penulis: Cucu Tarmini | Muslimah Peduli Umat

Pemandangan kendaraan yang mengular ratusan meter di sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bukan lagi fenomena asing di berbagai daerah. Dari sopir angkutan umum, pengemudi ojek online, nelayan, hingga pelaku UMKM, jutaan rakyat kecil harus mengorbankan waktu berjam-jam (bahkan menginap) hanya untuk mendapatkan beberapa liter BBM bersubsidi. Pemandangan pilu ini bukan sekadar masalah logistik teknis, melainkan cerminan nyata dari lemahnya tata kelola dan keberpihakan negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya.

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Ketika akses terhadap komoditas vital ini terhambat, dampaknya menjalar ke segala sektor. Waktu produktif warga terbuang sia-sia di jalanan, biaya operasional transportasi melonjak, dan harga bahan pokok ikut melambung. Bagi rakyat kecil yang mengandalkan pendapatan harian, setiap jam yang dihabiskan dalam antrean adalah rupiah yang hilang dari meja makan keluarga mereka.

Masalah Berulang Tanpa Solusi Mendasar

Fenomena kelangkaan dan antrean BBM ini bukanlah musibah alam yang datang mendadak, melainkan persoalan berulang (recurrent issue) yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Ada beberapa ketimpangan mendasar yang memicu kondisi ini:

• Distribusi dan Pengawasan yang Lemah: Penyaluran BBM bersubsidi sering kali bocor atau tidak tepat sasaran. Lemahnya pengawasan membuat kuota harian di SPBU cepat habis, sementara celah penyalahgunaan oleh pihak tak berhak masih terus terbuka.
• Disparitas Harga dan Kebijakan Kontraproduktif: Perbedaan harga yang tajam antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi menciptakan lonjakan beban pada satu jenis produk tanpa diimbangi dengan kesiapan pasokan lokal yang fleksibel.
• Mekanisme Pembatasan yang Menyusahkan: Kebijakan digitalisasi atau pembatasan kuota sering kali diterapkan tanpa kesiapan infrastruktur di lapangan, sehingga justru menambah panjang rantai birokrasi dan antrean warga.

Menguji Tanggung Jawab Negara

UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketika warga negara harus bertaruh tenaga dan kehilangan mata pencaharian hanya untuk mengakses energi dasar, di manakah hadirnya fungsi pelayanan publik tersebut?

Pemerintah sering kali berdalih pada alasan teknis keterlambatan armada, kuota yang terbatas, atau lonjakan konsumsi. Namun, membiarkan rakyat bertarung di lapangan demi mendapatkan hak dasarnya adalah bentuk pembiaran administratif. Fungsi proteksi sosial dan kepastian pasokan seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar komoditas perdebatan angka-angka statistik di atas kertas.

Urgensi Pembenahan Total

Negara tidak boleh terus bersembunyi di balik imbauan agar masyarakat bersabar. Langkah konkret dan sistematis harus segera diambil:

• Rombak Sistem Distribusi: Petakan kembali kebutuhan riil per daerah secara transparan agar pengiriman pasokan tepat waktu dan tepat jumlah.
• Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Tindak tegas oknum dan spekulan yang memanfaatkan celah distribusi BBM bersubsidi.
• Kemudahan Akses untuk Sektor Rentan: Berikan prioritas dan jalur khusus bagi sektor produktif rakyat kecil seperti nelayan, petani, dan transportasi publik.

Kesimpulan

Antrean BBM yang mengular adalah cermin retak pelayanan publik kita. Ia menjadi pengingat keras bahwa selama kebutuhan energi mendasar rakyat belum terjamin dengan mudah, terjangkau, dan adil, selama itu pula negara belum sepenuhnya berhasil menjalankan amanat terpentingnya: mengurus dan melindungi kesejahteraan rakyatnya.

Wallahu a'lam bish-shawab.