KEBIJAKAN PEMIMPIN KAPITALIS, UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

Penulis: Tazkiya Nur Kamila | Santriwati PPTQ Darul Bayan Sumedang

Kasus dugaan penyelewengan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) menambah daftar hitam buruknya pengelolaan proyek populis Makan Bergizi Gratis (MBG). Di lapangan, terungkap keberadaan 414 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif yang tidak beroperasi, namun tetap menerima transferan alokasi anggaran.

Proyek MBG ini diketahui menelan dana yang sangat besar, hingga memangkas alokasi kebutuhan fasilitas penting lainnya, seperti anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Di sisi lain, pelaksanaan proyek yang salah satu tujuan utamanya untuk menekan angka stunting ini justru terlihat salah sasaran.

Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting tertinggi tercatat berada di Papua Pegunungan (40%), Nusa Tenggara Timur (37%), dan Sulawesi Barat (35,4%). Sementara angka stunting paling rendah ditemukan di Bali (8,7%), Jawa Timur (14,7%), dan Kepulauan Riau (15%).

Akan tetapi, sebaran unit SPPG justru menumpuk di daerah dengan tingkat stunting yang relatif rendah. Jika dikalkulasikan, jumlah SPPG yang beroperasi di Pulau Jawa mencapai 53 persen, sedangkan alokasi dapur SPPG di wilayah Papua hanya berkisar 1 persen.

Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan besar: Apakah proyek MBG ini benar-benar merupakan upaya serius pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan stunting demi mewujudkan Indonesia Emas 2045?

Padahal secara skala prioritas, pembangunan akses infrastruktur dasar (seperti sekolah, rumah sakit, jalan, hingga jembatan di wilayah terpencil) jauh lebih krusial. Sebab, kendala utama penyaluran bantuan gizi sering kali terhambat oleh minimnya akses transportasi menuju daerah krisis. Akibat anggaran yang tersedot masif untuk MBG dan program populis lainnya, sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) justru kian terabaikan.

Wajah Kepemimpinan Sekularisme-Kapitalisme

Inilah gambaran nyata kepemimpinan yang berlandaskan pada pemikiran sekularisme-kapitalisme: akumulasi modal dan margin keuntungan menjadi skala prioritas utama. Perumusan kebijakan sangat kental berorientasi pada pencitraan politik penguasa demi mengamankan kepentingan kontestasi pemilu berikutnya, di samping ajang pembagian keuntungan bagi segelintir pihak di lingkaran pendukungnya.

Suara rakyat yang memilihnya hanya dipandang sebagai komoditas saat masa kampanye, bukan sebagai amanah berat yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab.

Paradigma Kepemimpinan dalam Islam

Hal ini berbanding terbalik dengan konsep kepemimpinan dalam Islam. Seorang pemimpin dalam sistem Islam adalah sosok raa'in (pengurus) yang wajib melayani dan bertanggung jawab penuh atas seluruh urusan rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Imam (pemimpin/penguasa) adalah raa'in (pengurus) rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Mulai dari pemenuhan sandang, pangan, hingga papan, Islam memiliki tatanan aturan mendetail yang mampu mengantarkan pada kesejahteraan hakiki. Kebijakan seorang pemimpin dalam Islam (atau Khalifah) murni berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan publik (maslahah 'ammah), sehingga fokus utama negara tertuju pada penyelesaian tuntas atas masalah yang dihadapi rakyat.

Sejarah mencatat keteladanan sahabat Umar bin Khattab r.a. saat menjabat sebagai Khalifah. Beliau blusukan hingga ke pelosok pemukiman untuk memastikan tidak ada satu pun rakyatnya yang kelaparan atau terzalimi oleh kekuasaannya. Bahkan, ketika mendapati lubang kecil di jalanan, beliau bersegera memperbaikinya karena khawatir ada hewan tunggangan warga yang terperosok. Kepemimpinan yang penuh tanggung jawab tersebut lahir dari kesadaran iman bahwa setiap lembar kebijakan yang dikeluarkan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Kesimpulan

Kerusakan sistemik yang dihasilkan dari penerapan sistem sekularisme-kapitalisme ini sudah tampak nyata di depan mata. Sudah saatnya kita kembali pada penerapan sistem Islam yang bersumber dari Allah SWT, Sang Maha Pencipta yang telah membekali manusia dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai petunjuk hidup untuk mewujudkan tatanan yang rahmatan lil 'alamin.

Wallahu a'lam bish-shawab.