VASEKTOMI JADI SYARAT TERIMA BANSOS DI JAWA BARAT, BUKTI KEGAGALAN SISTEM KAPITALISME

Penulis: Ikhsan | Aktivis Dakwah

Gubernur Jawa Barat mengajukan usulan agar penerima bantuan sosial (bansos) diwajibkan menjalani vasektomi. Ia beralasan, sejumlah keluarga pra sejahtera memiliki banyak anak, padahal kebutuhan dasar mereka sendiri belum terpenuhi. Usulan ini muncul di tengah upaya pemerintah menggulirkan berbagai program bansos untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan.

Namun, apakah vasektomi benar-benar bisa menjadi solusi untuk menekan angka kemiskinan?

Potret Kemiskinan di Jawa Barat

Jawa Barat menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Mengacu pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per September 2024, sekitar 3,67 juta warga Jabar hidup di bawah garis kemiskinan, dengan batas minimum pengeluaran sebesar Rp535.509 per kapita setiap bulan.

Sebagai perbandingan, Jawa Timur berada di peringkat pertama dengan 3,89 juta jiwa, disusul Jawa Tengah di posisi ketiga dengan 3,39 juta jiwa penduduk miskin. (Dilansir dari Kompas.com, 21 Januari 2025)

Vasektomi, Solusi Kontrasepsi atau Pemutus Harapan?

Vasektomi adalah metode kontrasepsi permanen pada pria dengan cara memotong atau menutup saluran vas deferens, sehingga sperma tidak dapat keluar saat ejakulasi. Meskipun dianggap efektif mencegah kehamilan, vasektomi memiliki efek jangka panjang berupa kemandulan permanen, yang tidak selalu bisa dipulihkan.

Mengaitkan kemiskinan dengan jumlah anak adalah pandangan yang keliru. Faktanya, jumlah anak bukanlah penyebab utama kemiskinan. Dalam Islam, justru dianjurkan untuk memiliki banyak anak, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ yang mendorong umatnya agar memperbanyak keturunan.

Hukum Vasektomi dalam Islam

Dalam Islam, vasektomi diharamkan, terutama jika dilakukan tanpa alasan medis yang mendesak. Sebab, tindakan ini bertentangan dengan tujuan pernikahan, yakni untuk melahirkan keturunan. Mayoritas ulama sepakat bahwa tindakan yang menyebabkan kerusakan permanen pada fungsi reproduksi seperti vasektomi atau tubektomi tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa atau kesehatan.

Imam Al-Imad bin Yunus pernah ditanya tentang pasangan suami-istri yang ingin mencegah kehamilan dengan cara permanen setelah masa haid. Beliau menjawab, “Tidak boleh.” (Ar-Ramli, Nihâyah al-Muhtâj, 8/443)

Kemiskinan Akibat Sistem, Bukan Jumlah Anak

Kemiskinan yang melanda masyarakat bukan disebabkan oleh banyaknya anak, melainkan karena ketimpangan struktural dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini, kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir elite, sementara rakyat kesulitan mengakses kebutuhan pokok. Kebijakan seperti pencabutan subsidi BBM dan privatisasi sektor strategis hanya memperparah ketimpangan.

Aset vital negara seperti minyak, gas, air, dan hutan diserahkan kepada swasta atau korporasi besar, mengabaikan kepentingan rakyat. Di saat yang sama, gelombang PHK massal terus terjadi, memotong mata pencaharian dan melemahkan daya beli masyarakat. Ini adalah bukti nyata kegagalan sistem ekonomi yang ada.

Sistem Ekonomi yang Menjamin Kesejahteraan

Menurut pandangan Islam, bantuan sosial bukanlah jalan utama untuk mengentaskan kemiskinan. Islam menilai kemiskinan muncul karena individu tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, dan negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh kebutuhan tersebut terpenuhi secara menyeluruh.

Sistem ekonomi Islam mendorong distribusi kekayaan yang merata, bukan berputar di kalangan elit. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an:

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ

“… supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Berbeda dengan kapitalisme yang menjadikan negara sebagai regulator pasif, dalam Islam, negara harus berperan aktif sebagai pelaksana kebijakan ekonomi, terutama dalam sektor strategis seperti pertanian, perdagangan, dan industri.

Penutup

Menyaratkan vasektomi sebagai syarat menerima bansos bukan hanya menyalahi nilai-nilai agama, tetapi juga menyasar akar masalah yang keliru. Solusi atas kemiskinan bukanlah dengan membatasi jumlah anak, melainkan dengan memperbaiki sistem yang menciptakan ketimpangan itu sendiri.

Islam hadir dengan sistem yang menyeluruh, adil, dan solutif. Ketika negara menjalankan fungsinya dengan benar, rakyat akan sejahtera tanpa harus mengorbankan fitrah dan nilai-nilai kemanusiaan.