-->
PULUHAN RIBU BALITA TERSERANG ISPA AKIBAT KARHUTLA: NEGARA ABAI KESEHATAN GENERASI?

PULUHAN RIBU BALITA TERSERANG ISPA AKIBAT KARHUTLA: NEGARA ABAI KESEHATAN GENERASI?


Penulis: Ummu Alif

Kabut asap kembali menyelimuti langit Sumatra dan Kalimantan. Pemandangan ini bukanlah hal baru, tetapi selalu membawa duka yang sama. Di balik pekatnya asap yang menghalangi sinar matahari, terdapat puluhan ribu napas balita yang tersengal-sengal menahan perihnya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun ini sejatinya bukan sekadar bencana alam, melainkan bencana sistemik akibat kelalaian negara dalam mengelola sumber daya alam serta melindungi rakyatnya.

Ketika balita yang seharusnya tumbuh dengan menghirup udara bersih justru terpaksa menghirup racun, patut dipertanyakan: di manakah peran negara sebagai pelindung rakyat? Bukankah amanat konstitusi menegaskan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia?


Fakta yang Mengiris Hati: Generasi Emas yang Teracuni Asap

Data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026 sangat mencengangkan. Tercatat sebanyak 311.363 kasus ISPA terjadi di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla, yakni Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Hal yang sangat memprihatinkan, kelompok usia yang mendominasi adalah balita dengan jumlah mencapai 70.239 kasus atau 22,6 persen dari total kasus, serta tercatat sebesar 62.400 kasus atau 22,5 persen dalam rincian pemantauan terpisah.

Kementerian Kesehatan memang mengklaim telah mengerahkan 2.106 sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dan mendistribusikan jutaan logistik medis berupa masker serta obat-obatan ke wilayah terdampak. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sarana pelayanan kesehatan masih sangat minim. Dari 1.691 puskesmas di wilayah terdampak, hanya 827 puskesmas yang memiliki alat terapi uap (nebulizer), 1.070 puskesmas yang memiliki tabung oksigen, dan 1.502 puskesmas yang dilengkapi konsentrator oksigen (oxygen concentrator). Padahal, ketiga peralatan tersebut merupakan penunjang vital bagi penanganan pasien dengan gangguan pernapasan akut.

Bagaimana mungkin negara yang terus menggaungkan visi Indonesia Emas 2045 justru membiarkan calon generasi penerusnya menghirup asap beracun selama berbulan-bulan dengan fasilitas kesehatan yang tidak memadai? Visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi ilusi apabila generasi penerus bangsa sudah teracuni sejak awal kehidupannya.


Anak: Korban Paling Rentan yang Terabaikan

Secara medis, balita merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak buruk karhutla. Saluran pernapasan mereka masih berada dalam fase pertumbuhan dan belum berkembang sempurna. Laju pernapasan anak juga jauh lebih cepat dibandingkan orang dewasa sehingga dalam satuan berat badan yang sama, mereka menghirup udara beracun jauh lebih banyak. Ditambah lagi, sistem kekebalan tubuh balita belum sepenuhnya matang untuk melawan paparan partikel berbahaya yang terkandung dalam asap karhutla. Jika orang dewasa yang terpapar asap mungkin hanya mengalami batuk ringan, pada balita paparan yang sama dapat langsung memicu pneumonia, bronkiolitis, hingga ISPA berat.

Para dokter spesialis anak menjelaskan bahwa paparan asap karhutla dalam jangka panjang tidak hanya menyebabkan ISPA akut, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan fungsi paru-paru secara permanen, menghambat pertumbuhan otak akibat kekurangan oksigen, serta meningkatkan risiko tengkes (stunting). Negara seolah-olah menutup mata terhadap fakta medis ini. Kebijakan yang diambil tidak pernah berperspektif pada perlindungan anak. Tidak ada protokol evakuasi khusus bagi balita menuju zona aman berudara bersih, tidak ada penyediaan penjernih udara (air purifier) gratis bagi keluarga yang memiliki balita, dan tidak ada jaminan ketersediaan pasokan oksigen yang memadai di tingkat puskesmas.


Upaya Negara yang Tidak Memadai dan Terlambat

Bencana karhutla bukanlah peristiwa mendadak seperti gempa bumi. Karhutla terjadi secara berulang dan dapat diprediksi. Bahkan, beberapa bulan sebelumnya para pakar iklim telah mengingatkan potensi bahaya El Nino yang dapat memperparah kebakaran hutan setiap musim kemarau.

Namun, pola penanganannya selalu bersifat reaktif, lamban, dan tidak tuntas. Negara baru bertindak setelah kabut asap kian pekat, karhutla meluas, dan jumlah korban menembus ratusan ribu jiwa. Di lapangan pun penanganannya berjalan sangat lambat. Pengerahan 2.106 tenaga kesehatan jelas tidak sebanding dengan 311 ribu lebih kasus yang tersebar di ribuan desa. Distribusi logistik yang diklaim berjumlah jutaan ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan alat medis dasar di puskesmas.

Hal ini membuktikan bahwa negara lalai dalam menjalankan fungsi paling dasarnya: menjaga nyawa dan kesehatan rakyat. Negara tampak lebih sibuk mengurusi investasi korporasi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI) "yang kerap menjadi aktor di balik pembukaan lahan dengan cara membakar" daripada memastikan setiap puskesmas memiliki pasokan oksigen serta peralatan medis yang memadai. Izin konsesi lahan berskala luas diberikan kepada korporasi, sementara pengawasan terhadap kewajiban mereka dalam mencegah kebakaran sangat lemah.

Ketika kesehatan generasi dipertaruhkan demi keuntungan korporasi, jelas bahwa negara telah mengabaikan peran utamanya dalam mengurus rakyat dan lebih berpihak kepada para pemilik modal.


Ancaman Jangka Panjang bagi Tumbuh Kembang Generasi

ISPA akibat kabut asap karhutla bukanlah sekadar batuk pilek biasa. Asap karhutla mengandung karbon monoksida, formaldehida, serta partikel halus berbahaya yang mampu menembus hingga ke alveoli paru-paru, bahkan masuk ke aliran darah. Apabila paru-paru sebagai organ vital terganggu sejak usia balita, dampaknya akan berlangsung seumur hidup: kapasitas paru-paru menurun, mudah terserang asma kronis, serta rentan mengalami infeksi berulang. Generasi yang digadang-gadang menjadi Generasi Emas 2045 kini justru terancam tumbuh menjadi generasi yang sakit-sakitan akibat kelalaian hari ini.

Kerugian negara pun bukan hanya berupa pembengkakan biaya pengobatan yang ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, melainkan juga hilangnya potensi sumber daya manusia berkualitas pada masa depan. Inilah kerugian peradaban yang tidak ternilai dengan materi.


Perspektif Islam: Anak sebagai Amanah dan Solusi Sistematis Khilafah

Islam memandang anak bukan sekadar angka statistik, melainkan amanah mulia dari Allah Swt. sekaligus investasi peradaban. Menjaga kesehatan dan keselamatan mereka merupakan kewajiban mutlak negara. Perlindungan paripurna tersebut akan terwujud apabila syariat Islam diterapkan secara kafah dalam naungan institusi Khilafah melalui mekanisme berikut:

Khilafah sebagai Junnah (Perisai Pelindung) yang Bergerak Cepat Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
Artinya: “Sesungguhnya imam (khalifah) itu adalah perisai; orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengan (kekuasaannya).” (HR. Bukhari no. 2957 dan Muslim no. 1841)

Sebagai junnah, Khilafah tidak akan membiarkan rakyatnya (terutama kalangan balita) terpapar asap berbahaya hingga berbulan-bulan. Begitu potensi bencana muncul, khalifah akan segera mengerahkan seluruh sumber daya negara yang dibiayai dari kas Baitulmal untuk melakukan evakuasi cepat, memberikan pengobatan gratis, serta menyediakan masker, tabung oksigen, dan hunian sementara yang aman dengan udara bersih. Bagi Islam, nyawa satu orang balita jauh lebih berharga dibandingkan keuntungan korporasi mana pun. Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
Artinya: “...Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al-Ma'idah: 32)

Prinsip agung inilah yang membuat negara Khilafah tidak akan pernah melakukan kalkulasi untung-rugi materi dalam menyelamatkan nyawa generasi. Bahkan, Khilafah akan hadir bertindak sebelum rakyat meminta, bukan menunggu setelah rakyat menjerit kesakitan.

Khilafah sebagai Ra'in (Pengurus) yang Menjalankan Fungsi Preventif, Promotif, dan Kuratif Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin (pengurus) dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Sebagai ra'in, Khilafah bertanggung jawab penuh mengelola kawasan hutan sebagai harta kepemilikan umum (milkiyah 'ammah) yang haram diserahkan kepada korporasi swasta untuk dieksploitasi secara serampangan. Khilafah menjalankan tiga fungsi pelayanan kesehatan dan lingkungan secara simultan:
  • Fungsi preventif (pencegahan): Khilafah melarang keras pembukaan lahan dengan cara membakar serta menjatuhkan sanksi tegas (takzir) yang memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Negara juga menerapkan tata kelola hutan berbasis teknologi terbaik, menggelar patroli proaktif, serta membangun sekat kanal (canal blocking) di kawasan lahan gambut secara permanen.
  • Fungsi promotif (edukasi): Khilafah mengedukasi masyarakat mengenai urgensi menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari wujud ketaatan kepada Allah Swt. Merawat kelestarian hutan merupakan bagian dari tugas memakmurkan bumi sebagaimana firman Allah Swt.:
هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا
Artinya: “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.” (QS. Hud: 61)
  • Fungsi kuratif (pengobatan): Negara menyediakan layanan kesehatan terbaik, gratis, dan merata hingga ke pelosok desa. Negara wajib memenuhi seluruh sarana dan prasarana kesehatan secara sempurna, termasuk memastikan kecukupan tenaga medis, peralatan kesehatan vital, serta obat-obatan yang menjangkau seluruh wilayah terdampak.

Mitigasi Proaktif dengan Teknologi Terbaik dan Tata Kelola Amanah Khilafah merupakan negara yang dibangun di atas landasan ketakwaan sekaligus kemajuan ilmu pengetahuan. Negara akan memanfaatkan teknologi mutakhir untuk pemantauan titik panas (hotspot) secara waktu nyata (real-time) melalui satelit, melaksanakan teknologi modifikasi cuaca secara terencana, serta mengerahkan pasukan pemadam kebakaran profesional yang dilengkapi armada canggih, bukan sekadar mengandalkan warga dan relawan dengan peralatan seadanya. Khilafah memitigasi kondisi lapangan secara proaktif sebelum bencana meluas karena kaidah syariat menetapkan prinsip mencegah bahaya lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih).

Jaminan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dalam sistem kesehatan Khilafah, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi secara gratis dan berkualitas tinggi. Anggaran pembiayaan sektor kesehatan ini diambil dari kas Baitulmal pos harta kepemilikan umum yang memang diperuntukkan bagi kemaslahatan seluruh rakyat. Allah Swt. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya: 107)


Penutup

Rahmat Islam itu hanya akan terwujud secara nyata ketika negara hadir menjamin udara bersih serta layanan kesehatan yang menyelamatkan nyawa para balita. Puluhan ribu balita yang menderita ISPA akibat karhutla merupakan jeritan keras bahwa sistem saat ini telah gagal melindungi generasi. Anak-anak tersebut adalah amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt.

Solusi tambal sulam, pengerahan bantuan yang terlambat, serta minimnya fasilitas kesehatan membuktikan bahwa tanpa perubahan sistem yang mendasar, bencana serupa akan terus berulang setiap tahun. Sudah saatnya umat kembali kepada sistem kehidupan yang menjadikan negara sebagai junnah dan ra'in sejati, yakni Khilafah Islamiyah.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel