-->
MEMBUNGKAM ASPIRASI, MENELANJANGI STANDAR GANDA DEMOKRASI

MEMBUNGKAM ASPIRASI, MENELANJANGI STANDAR GANDA DEMOKRASI


Penulis: Ina Ariani | Aktivis Muslimah Pekanbaru

Di atas kertas, demokrasi menjanjikan ruang bebas bagi setiap warga negara untuk bersuara. Namun, di lapangan, ketika aspirasi publik justru dijawab dengan tindakan represif, kita sedang menyaksikan wajah ganda dari demokrasi itu sendiri.

Aksi unjuk rasa Hari Pahlawan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang membawa sembilan tuntutan terkait persoalan nasional dan kebijakan daerah di Yogyakarta berujung ricuh hingga meluas ke Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Kepolisian menangkap lebih dari seratus orang. Dari total 157 orang yang diamankan, sebanyak 154 orang akhirnya dipulangkan karena tidak ditemukan bukti kuat keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM mengecam tindakan represif aparat yang mengakibatkan mahasiswanya mengalami luka fisik. Ada mahasiswa yang mendapatkan luka jahitan di kepala, bahkan ada pula yang mengalami pembengkakan otak sehingga harus dirawat secara intensif. Setelah peristiwa tersebut ramai dan viral, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah (Polda) DIY memeriksa 11 anggota polisi atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik saat pengamanan aksi.

Negara kerap menggaungkan kebebasan berpendapat sebagai pilar utama konstitusi. Sayangnya, saat kritik menyentuh kepentingan kekuasaan, suara rakyat malah dihadapi dengan pembungkaman yang sistematis.

Inilah wujud standar ganda demokrasi. Rakyat menggelar aksi sebagai bentuk protes atas kezaliman dan kesewenang-wenangan penguasa dalam sistem demokrasi-kapitalisme. Dalam sistem ini, kedaulatan berada di tangan manusia sehingga kebijakan dapat dibuat sesuka hati. Kritik yang sejalan dengan kepentingan penguasa disebut aspirasi, sedangkan kritik yang mengoreksi penguasa dianggap sebagai ancaman.

Padahal, aparat seharusnya mengayomi rakyat dan negara bertugas melayani rakyat. Namun, dalam sistem demokrasi, aparat justru dijadikan alat untuk menjaga kekuasaan. Rakyat yang memprotes kebijakan disemprot gas air mata, dipukul, dan ditangkap.


Sikap Penguasa Islam terhadap Kritik

Islam menempatkan persoalan ini secara bertolak belakang. Dalam Islam, kedaulatan berada di tangan syarak sehingga hukum bersifat tetap dan tidak dapat dibuat sesuka hati oleh penguasa. Seluruh kebijakan negara terikat pada hukum syariat, bukan pada kepentingan golongan.

Pemimpin dalam Islam bukanlah sosok yang antikritik. Dahulu, seorang prajurit dari pasukan biasa pernah melaporkan atasannya karena telah melakukan tindakan buruk terhadap dirinya. Prajurit tersebut melaporkan Gubernur Amr bin al-'Ash kepada Khalifah Umar al-Faruq bahwa Amr telah menuduhnya berkhianat. Khalifah Umar pun menulis surat yang memerintahkan agar Gubernur Amr dicambuk secara terbuka di hadapan banyak orang apabila kesaksian para saksi terbukti benar.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Gubernur Amr terbukti telah menuduh prajurit itu berbuat nifak. Beberapa orang kemudian berusaha melobi agar Amr tidak dicambuk dan sebagai gantinya, ia diminta memberikan sebidang tanah kepada prajurit tersebut. Akan tetapi, prajurit itu menolak tawaran kompensasi tersebut.

Ketika prajurit itu bersiap memukulnya, Gubernur Amr bertanya, “Apakah ada yang berhak melarangmu untuk memukulku?”

“Tidak ada,” jawab prajurit itu.

Amr pun berkata, “Kalau begitu, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu.”

Prajurit itu menjawab, “Sungguh, saya telah memaafkanmu.” Masyaallah, begitulah seharusnya kelapangan jiwa seorang pemimpin dalam Islam.

Kisah di atas menjadi penegasan bahwa sistem Islam sangat terbuka terhadap kritik dan pengaduan dari rakyatnya. Sistem Islam sama sekali bukan sistem yang antikritik. Siapa pun bebas menyampaikan koreksi maupun aduan. Bahkan, dalam Islam terdapat satu aktivitas mulia yang kedudukannya disejajarkan dengan penghulu para syuhada, Hamzah bin Abdul Muthalib, yakni melakukan muhasabah terhadap penguasa yang zalim. Aktivitas ini disamakan nilainya dengan jihad fi sabilillah. Rasulullah saw. bersabda:

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ
Artinya: “Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan orang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, lalu ia memerintahkannya (kepada kebaikan) dan melarangnya (dari kemungkaran), kemudian penguasa itu membunuhnya.” (HR. ath-Thabarani)


Penutup

Dalam Islam, penguasa wajib mendengarkan koreksi rakyat, bukan menganggapnya sebagai ancaman. Penguasa dalam sistem Khilafah adalah pengurus rakyat (ra'in) yang bertugas penuh melayani urusan umat. Aparat keamanan pun berfungsi menjaga dan mengayomi masyarakat. Apabila terbukti berbuat zalim, baik penguasa maupun aparat wajib dijatuhi sanksi tegas, dan rakyat berhak mengadukan kezaliman penguasa kepada Mahkamah Mazhalim.

Apabila sistem Islam tegak, mahasiswa yang menyampaikan aspirasi tidak akan pulang dalam keadaan babak belur. Sebaliknya, mereka akan pulang dengan suara yang didengar dan aspirasinya ditindaklanjuti secara adil. Selama demokrasi-kapitalisme masih berkuasa, aspirasi rakyat akan terus dibalas dengan represi sebab yang dijaga bukanlah keselamatan rakyat, melainkan kelanggengan kekuasaan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel