HUTAN PULAU CENDERAWASIH TURUT TERBAKAR
Minggu, 15 November 2026
Edit

Penulis: Nurul Lailiya | Aktivis Muslimah
Ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan belum sepenuhnya pulih, hutan di Papua ternyata turut dilalap api. Tidak tanggung-tanggung, hingga akhir Oktober 2026 tercatat terdapat 490 titik api yang tersebar di sejumlah wilayah. Hampir separuh titik api yang belum padam tersebut berada di klaster Jago Merah–Tanah Miring yang meliputi wilayah Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga.
Bahkan, wilayah Okaba yang merupakan area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta juga menunjukkan konsentrasi titik api yang tinggi. Adapun wilayah yang terdampak paling parah akibat kebakaran ini adalah Kabupaten Fakfak, khususnya di kawasan Bomberay, dengan luas lahan rusak mencapai lebih dari 2.300 hektare.
Berbagai saran, masukan, dan kritik dari publik telah berulang kali dilayangkan untuk menuntaskan masalah ekologis ini. Namun, pemerintah dinilai belum juga mengambil langkah penanganan yang tegas dan tuntas. Laporan Nationalgeographic.grid.id (8/11/2026) mencatat sebanyak 3.560 jiwa telah menjadi korban ganasnya karhutla di Indonesia.
Kegagalan Sistemik Kapitalisme-Sekuler
Meluasnya wilayah hutan yang terbakar merupakan kejahatan kemanusiaan yang terang benderang. Fenomena ini sekaligus menjadi indikator lemahnya penegakan hukum di negeri ini dalam menindak kejahatan lingkungan, yang seolah membuka tabir adanya "main mata" antara perusak lingkungan, aparat penegak hukum, dan oknum penguasa. Benang kusut ini terus menggelinding sepanjang sejarah bangsa tanpa pernah terurai hingga tuntas.
Jika dibedah secara mendalam, keengganan dan kelambanan dalam menangani bencana ekologis ini bukanlah kesalahan personal pejabat semata, melainkan cacat bawaan dari sistem kapitalisme-sekuler. Sistem ini melahirkan tiga kerusakan mendasar dalam tata kelola negara:
- Mengikisnya Nilai Kemanusiaan dan Jaminan Keselamatan: Dalam sistem kapitalisme, perlindungan dan jaminan keselamatan bagi warga negara kerap tidak diberikan secara cuma-cuma atas dasar amanah kemanusiaan, melainkan bersifat transaksional. Rakyat seolah diposisikan semata-mata sebagai subjek pajak dan lumbung suara politik, bukan jiwa yang wajib dilindungi hak hidup dan kesehatannya dari ancaman kabut asap.
- Kelambanan Penanganan dan Alasan Klise: Negara kerap tampil lamban dan reaktif setiap kali bencana melanda. Alasan klasik seperti faktor cuaca ekstrem, medan yang berat, hingga minimnya peralatan pemadam selalu dijadikan tameng pembenaran, yang justru membuktikan absennya keseriusan membangun mitigasi bencana secara mandiri.
- Kebijakan Berorientasi Keuntungan Pemilik Modal: Sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan membuat arah kebijakan negara lebih berpihak pada keuntungan korporasi (oligarki) ketimbang kemaslahatan umat dan kelestarian alam. Ketika kesadaran akan beratnya hisab akhirat disingkirkan, eksploitasi alam pun berlangsung tanpa kendali.
Solusi Paripurna Tata Kelola Alam dalam Islam
Sudah saatnya kita mengakhiri ketergantungan pada sistem kapitalisme yang terbukti merusak alam dan mengorbankan rakyat. Allah Swt. telah menetapkan Islam sebagai satu-satunya sistem kehidupan paripurna yang membawa berkah bagi manusia dan alam semesta.
Dalam tatanan pemerintahan Islam, pelestarian lingkungan dan keselamatan warga dijamin secara struktural melalui tiga pilar utama:
- Kepemimpinan yang Bertindak Sebagai Ra'in dan Junnah: Pemimpin dalam Islam mengemban fungsi hakiki sebagai pengurus seluruh urusan rakyat (ra'in) sekaligus perisai pelindung (junnah) atas jiwa, kesehatan, dan kesejahteraan umat. Pemimpin akan bergerak cepat, tanggap, serta mengerahkan seluruh sumber daya negara untuk memadamkan bencana dan menyelamatkan warga sesuai tuntunan syariat yang melarang perusakan di muka bumi.
- Penegakan Sanksi Hukum (Uqubat) yang Menjerakan: Islam menetapkan sanksi pidana (uqubat) yang sangat tegas bagi siapa saja yang sengaja membakar hutan atau merusak ekosistem demi ambisi bisnis. Apabila pembakaran hutan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa manusia secara sengaja, pelaku dapat dijatuhi hukuman berat hingga hukuman mati, sehingga menimbulkan efek jera (zawajir) yang nyata.
- Aparatur Amanah yang Bebas dari Kolusi dan Kepentingan: Dalam pemerintahan Islam, tidak akan ada ruang bagi praktik "main mata" antara pengusaha, penegak hukum, dan penguasa. Seluruh aparatur negara dibina di atas fondasi akidah Islam sehingga menyadari bahwa setiap kebijakan dan keputusan hukum akan dipertanggungjawabkan langsung di hadapan Allah Swt. berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Tidak ada tatanan buatan manusia yang sanggup menandingi kesempurnaan sistem hidup yang diturunkan oleh Allah Swt., Zat Yang Mahasempurna. Oleh karena itu, marilah kita bahu-membahu menyuarakan dan memperjuangkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) sebagai satu-satunya solusi hakiki yang membawa keberkahan bagi manusia dan alam, di dunia hingga akhirat.
Wallahua’lam bish-shawab.