GENERASI TERANCAM ASAP KARHUTLA
Senin, 16 November 2026
Edit

Penulis: Ha-em | Aktivis
Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terus menutup birunya langit di wilayah-wilayah terdampak. Paparan kabut asap pun mengepung warga serta mengancam kelompok rentan. Dilansir dari Metro TV, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis data terbaru situasi karhutla di Indonesia per Sabtu, 17 Oktober 2026. Tercatat bahwa bencana ini meluas di tujuh provinsi yang mencakup 65 kabupaten/kota. Lima provinsi (yakni Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan) ditetapkan berstatus Siaga Darurat, sedangkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah ditetapkan berstatus Tanggap Darurat Bencana.
Kabut asap yang mencemari udara memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dengan total kumulatif mencapai 311.363 kasus. Angka tersebut didominasi oleh kelompok balita (anak berusia di bawah lima tahun) sebanyak 70.239 kasus, disusul kelompok lansia sebanyak 49.634 kasus. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya kandungan partikel halus PM2,5 dan berbagai zat berbahaya lainnya di udara.
Kompas.com (16 Oktober 2026) mengutip penjelasan ilmiah dari dr. Fifi Sofiah, Sp.A., Subsp.Resp.(K) dalam diskusi media Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Ia menerangkan bahwa partikel polutan (termasuk PM10 dan PM2,5 yang terkandung dalam asap karhutla) harus diwaspadai karena ukurannya yang sangat kecil mampu menembus saluran pernapasan hingga alveolus (kantong udara di paru-paru tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida), serta bersifat lebih toksik dibandingkan PM2,5 yang berasal dari bahan bakar lain. Sementara itu, dr. Dimas Dwi Saputro, Sp.A., Subsp.Resp.(K) dari Satgas Penanggulangan Bencana IDAI menegaskan bahwa anak memiliki kebutuhan perlindungan khusus karena tubuhnya masih dalam tahap tumbuh kembang, sehingga paparan asap dapat berisiko menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang.
Kemenkes telah berupaya menangani pasien terdampak dengan mengerahkan 2.106 tenaga medis dan kesehatan, mendistribusikan jutaan logistik medis, serta menyiagakan 1.691 puskesmas dan 36 rumah sakit rujukan, sebagaimana diunggah pada akun resmi Instagram @kemenkes_ri. Meski begitu, belum tampak langkah serius untuk mencegah jatuhnya korban dalam jangka panjang ataupun upaya signifikan guna menghentikan berulangnya karhutla dari tahun ke tahun.
Negara Abai Tangani Generasi
Korban dari besarnya ambisi ekonomi korporasi legal maupun ilegal bukan hanya flora dan fauna. Metode pembakaran yang berbiaya murah mendorong eksploitasi lahan semakin masif hingga mengancam jiwa rakyat, khususnya generasi penerus yang membutuhkan perlindungan lebih. Data yang menunjukkan dominasi anak-anak pada kasus penderita ISPA sungguh menyayat hati. Pasalnya, wilayah-wilayah yang terdampak karhutla masih sulit menjangkau fasilitas kesehatan yang layak dan berkualitas dibandingkan wilayah seperti Pulau Jawa. Ketimpangan ini menjadi potret nyata dari pembangunan yang tidak merata sejak dahulu.
Kelalaian ini bukan tanpa sebab. Pada dasarnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menanggulangi bencana apabila alokasinya tidak diselewengkan. Pajak yang menyumbang hampir 80 persen dari sumber penerimaan APBN seharusnya mampu menyejahterakan rakyat sekaligus mengantisipasi faktor-faktor penyebab kebakaran sejak awal. Namun, berkali-kali tersiar berita mengenai penyalahgunaan dana negara dan penanggulangan bencana yang tidak tuntas, sehingga menggambarkan betapa gagalnya negara memenuhi hak-hak rakyat pada masa ini.
Generasi yang digadang-gadang menjadi generasi emas justru terancam menanggung kerusakan alam dan berbagai persoalan kesehatan. Upaya negara selama ini belum memadai untuk menangani dampak karhutla secara cepat pada balita yang sistem kekebalan tubuhnya belum matang.
Jika menelisik pemicu karhutla itu sendiri, banyak pihak mempertanyakan apakah peristiwa ini murni bencana alam atau terdapat unsur kesengajaan. Melihat logika ekonomi kapitalistik masa kini, fakta di lapangan tentu lebih condong pada faktor yang kedua. Pembukaan lahan dengan cara membakar dinilai jauh lebih murah dan efisien dibandingkan metode lainnya. Peristiwa ini pun bukan terjadi sekali dua kali; pada 2015, 2019, 2023, hingga 2026 tercatat kasus karhutla besar yang terus berulang. Sementara itu, korporasi-korporasi yang menjadi biang keladinya tidak ditindak tegas karena berlindung di balik surat izin pengelolaan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya hutan tidak dikelola secara mandiri oleh negara, melainkan diserahkan kepada pihak swasta. Tanggung jawab pun hanya tertulis di atas kertas tanpa dibuktikan secara nyata.
Melihat Perspektif Islam
Sebagai pemimpin, negara merupakan pelindung sekaligus pengurus atas seluruh rakyat yang dipimpinnya, karena tanggung jawab melayani masyarakat adalah kewajiban utamanya. Fakta buruknya penanganan bencana dan pelayanan kesehatan bagi generasi penerus menampakkan absennya peran negara. Sebaliknya, Islam justru menempatkan perlindungan jiwa generasi sebagai prioritas utama yang wajib dipenuhi sebaik mungkin. Nyawa generasi tidak akan pernah digadaikan demi kepentingan korporasi kapitalistik maupun segelintir elite.
Dalam konsep pemerintahan Islam, negara akan bergerak cepat mengerahkan seluruh daya upaya secara maksimal yang ditopang oleh kas Baitulmal, baik untuk langkah preventif maupun kuratif dengan dukungan teknologi terbaik.
Begitu pula dalam pengelolaan sumber daya alam. Kawasan hutan merupakan harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang manfaatnya diperuntukkan bagi khalayak luas, bukan diprivatisasi kepada pihak swasta apalagi asing. Kaidah ini berlaku secara mutlak berdasarkan hadis Nabi saw. yang menegaskan bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput (termasuk hutan), dan api.
Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan pun wajib mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Dengan demikian, pengelolaan negara bukan sekadar urusan administrasi birokratis, melainkan amanah sejati seorang pemimpin. Dalam hal ini, seorang pemimpin dituntut menjadi pribadi yang bertakwa serta melahirkan kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:
الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Artinya: “Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)
Berdasarkan hadis ini, pemimpin wajib mengambil posisi di garda terdepan dalam melayani dan melindungi rakyat, menghadirkan rasa aman, serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Arah kebijakan negara pun ditentukan sepenuhnya oleh tuntunan syariat. Hanya Islamlah satu-satunya sistem yang menetapkan mekanisme adil dalam mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam menghadapi dan mencegah bencana. Dengan diterapkannya aturan Islam secara menyeluruh, rahmat Allah Swt. akan tercurah ke muka bumi membawa segala kebaikan bagi seluruh umat manusia.