-->
'GARIS KUNING' BATAS MEMATIKAN BAGI WARGA GAZA

'GARIS KUNING' BATAS MEMATIKAN BAGI WARGA GAZA


Penulis: Ummu Saibah | Sahabat Gudang Opini

Sebagian masyarakat dunia mungkin mulai merasa lelah, berpaling, atau bahkan terperdaya oleh narasi gencatan senjata antara entitas Zionis Israel dan Palestina. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut sekadar pemanis diplomasi. Pemboman, pembunuhan, dan perampasan tanah terus berlangsung; penderitaan warga Gaza belum juga berakhir. Sayangnya, perhatian dunia seolah mereda seiring berjalannya waktu, menyisakan warga Gaza berjuang seorang diri.

Pada 16 Juli 2026, para aktivis meluncurkan gerakan digital dengan tagar #TheyLiedToYou untuk menyadarkan kembali publik global atas penderitaan di Palestina: bahwa pembantaian belum berhenti dan janji gencatan senjata telah lama dilanggar.

Saat ini, militer Israel terus memperluas wilayah kendalinya di Jalur Gaza hingga ratusan meter melampaui apa yang disebut sebagai Garis Kuning (Yellow Line). Mereka kini telah menduduki sekitar 65 persen dari total luas wilayah Jalur Gaza (Republika, 5/7/2026).

Blok-blok beton kuning yang dipasang di lapangan berfungsi memisahkan wilayah yang diduduki militer Israel dari ruang gerak warga Gaza. Setiap kali patok beton tersebut digeser maju, warga Palestina kembali terusir dari kediamannya dan tanah mereka dirampas. Sayangnya, informasi mengenai nestapa Palestina yang melintas di linimasa media sosial kerap kali diabaikan begitu saja oleh publik dunia.


Waspada Tipu Daya Entitas Zionis dan Sekutunya

Langkah Zionis memperluas pembatas di Gaza makin mengonfirmasi ambisi mereka untuk mencaplok seluruh wilayah Palestina hingga tak bersisa. Tujuan geopolitik mereka tidak berubah: menghapus keberadaan Palestina dan mengukuhkan hegemoni di kawasan Timur Tengah. Realitas ini seharusnya membukakan mata kaum muslimin agar tidak menggantungkan harapan pada inisiatif damai yang ditawarkan entitas penjajah dan sekutu Baratnya.

Sejarah Islam telah merekam rekam jejak pengkhianatan entitas Yahudi terhadap perjanjian. Ketika Rasulullah ﷺ memimpin Negara Islam di Madinah, beliau mengikat Piagam Madinah bersama suku-suku Yahudi. Namun, mereka berulang kali melanggar kesepakatan tersebut:
  • Bani Qainuqa' melanggar perjanjian dengan melecehkan seorang muslimah di pasar dan membunuh seorang muslim yang membelanya.
  • Bani An-Nadhir menyetujui perjanjian damai tetapi kemudian merencanakan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah ﷺ.
  • Bani Quraizhah mengkhianati pakta pertahanan Madinah dengan bersekongkol bersama pasukan Ahzab (Quraisy) dalam Perang Khandaq.

Pengalaman sejarah tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa penjajah yang melanggar janji tidak dapat dipercaya dan harus diusir dari bumi Palestina, sebagaimana Rasulullah ﷺ menindak tegas dan mengusir suku-suku pelanggar janji dari Madinah.

Oleh karena itu, bergantung pada skema kompromi diplomasi Barat atau badan bentukan luar negeri seperti Board of Peace (BoP) yang mengusung proyek New Gaza adalah bentuk kekeliruan geopolitik. Proyek-proyek tersebut dirancang bukan untuk memerdekakan Palestina, melainkan untuk melanggengkan dominasi dan kepentingan ekonomi-politik imperialisme di kawasan.


Membebaskan Palestina melalui Kepemimpinan Islam dan Jihad

Haram hukumnya bagi kaum muslimin tunduk pada dite diplomasi entitas penjajah tatkala mereka terus menumpahkan darah saudara seakidah. Allah SWT melarang keras menggantungkan nasib dan kepemimpinan umat kepada pihak-pihak yang memusuhi Islam melalui firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin/pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang nyata bagi Allah (untuk menghukummu)?” (QS. An-Nisa': 144).

Kemerdekaan hakiki bagi Palestina hanya dapat diwujudkan melalui pengerahan kekuatan militer secara terorganisasi di bawah naungan kepemimpinan politik Islam yang menyatukan seluruh potensi umat.

Keberadaan sekat-sekat nasionalisme dan batas teritorial modern telah membelenggu tentara-tentara di negeri-negeri muslim untuk bergerak membebaskan Al-Aqsa. Padahal, Allah SWT mewajibkan pembelaan atas kaum yang tertindas:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
Artinya: “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak...” (QS. An-Nisa': 75).


Kesimpulan

Oleh karena itu, tugas utama dakwah saat ini adalah menyadarkan umat Islam akan krusialnya kepemimpinan global (Khilafah) yang akan menyatukan potensi militer dan ekonomi kaum muslimin di bawah komando seorang Khalifah.

Rasulullah ﷺ bersabda mengenai fungsi vital seorang pimpinan tertinggi umat:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
Artinya: “Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) itu adalah perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Persatuan umat di bawah kepemimpinan yang bertakwa merupakan kunci utama pembebasan Palestina dari pendudukan Zionis. Dengan hadirnya kembali kepemimpinan Islam secara menyeluruh (kaffah), kehormatan kaum muslimin akan terjaga dan bumi Al-Aqsa akan kembali merdeka secara hakiki.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel