BENDUNG ARUS DERAS LGBTQ DENGAN KURIKULUM SEKOLAH

Penulis: Nurhy Niha

Penyebaran penyimpangan LGBTQ mulai menggerogoti sendi-sendi vital kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Kondisi ini bagaikan racun yang menyebar perlahan tanpa suara, tetapi dampaknya sangat mematikan bagi masa depan generasi muda. Gerakan ini merayap masuk ke ruang-ruang kelas melalui infiltrasi pemikiran yang dikemas atas nama kebebasan dan toleransi. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, benteng pertahanan moral anak bangsa berisiko runtuh sepenuhnya.

Dikutip dari Republika.co.id (30/7/2026), Kementerian Agama menyusun materi edukasi pencegahan LGBTQ yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan yang mulai berjalan pada tahun ajaran 2026. Langkah ini merujuk pada Perpres Nomor 111 Tahun 2024 melalui tim lintas enam agama resmi. Wakil Menteri Agama, Muhammad Syafi'i, menegaskan bahwa dari sudut pandang Islam, materi difokuskan pada pengamalan ayat Al-Qur'an tentang penciptaan manusia secara berpasangan. Penyisipan kebijakan ini menyasar sekolah keagamaan di bawah Kemenag dan berpeluang diduplikasi ke sekolah umum melalui koordinasi bersama Kemendikdasmen.

Upaya penggabungan materi ke dalam kurikulum tersebut berhadapan langsung dengan fakta lapangan yang memprihatinkan. Estimasi populasi LGBTQ di Indonesia tercatat mencapai 1.095.970 jiwa atau sekitar 0,44 persen dari total penduduk, dengan konsentrasi tertinggi berada di Jawa Barat sebanyak 300.198 jiwa. Bahaya dari maraknya perilaku ini sangat nyata: mulai dari krisis demografi akibat rusaknya institusi keluarga hingga ancaman kesehatan seperti lonjakan penularan penyakit menular seksual.

Maraknya fenomena ini tidak lepas dari dominasi sistem hidup sekularisme-kapitalisme yang mengagungkan kebebasan pribadi. Dalam atmosfer yang memisahkan agama dari kehidupan sosial, kebebasan bertindak dan berperilaku bergerak liar tanpa kendali nilai moral maupun batasan syariat.

Bahaya Konten LGBTQ dan Keterbatasan Solusi Kurikulum

Kemudahan masuknya konten LGBTQ ke dalam benak anak-anak dipicu oleh gempuran media digital dan lemahnya regulasi negara. Media sosial, platform penyiaran digital (streaming), hingga karya hiburan modern bebas menyusupkan propaganda penyimpangan gender tanpa saringan yang ketat. Longgarnya pengawasan hukum membuat anak-anak yang belum matang secara emosional terpapar normalisasi perilaku menyimpang setiap hari, hingga perlahan menganggapnya sebagai hal biasa.

Masifnya gerakan LGBTQ secara sistematis memanfaatkan narasi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk melegitimasi keberadaan serta agenda politik mereka. Ujung dari gerakan ini adalah menuntut pengakuan hukum hingga legalisasi pernikahan sesama jenis. Ketika hak individu ditempatkan di atas aturan agama, propaganda perilaku menyimpang makin mudah diterima masyarakat atas nama kesetaraan dan toleransi.

Menyisipkan materi pencegahan sebatas ke dalam kurikulum sekolah tidak menyentuh akar masalah dan justru berisiko memicu problematika baru. Di satu sisi sekolah mengajarkan larangan, tetapi di sisi lain sistem hukum negara belum tegas mengkriminalisasi para pelakunya. Siswa akan mengalami kebingungan psikologis karena edukasi di kelas bertolak belakang dengan wacana HAM, paham moderasi, dan realitas sosial sehari-hari. Pemaparan materi yang berulang selama bertahun-tahun tanpa ada tindakan hukum yang nyata justru berisiko membuat siswa bersikap makin acuh dan menganggap biasa perilaku tersebut.

Selama sistem sekuler-liberal terus dijadikan pijakan bernegara, budaya LGBTQ akan selalu menemukan celah untuk tumbuh subur. Kurikulum pendidikan hanyalah bagian kecil dari ekosistem pembentukan karakter anak. Tanpa adanya perombakan sistemik yang menyentuh ranah hukum, media, dan politik, intervensi di ruang kelas tidak akan mampu membendung arus penyimpangan moral ini secara permanen.

Solusi Paradigma Islam

Rusaknya paradigma kehidupan sekuler-liberal harus diganti dengan paradigma Islam yang menempatkan syariat sebagai tolok ukur utama perbuatan. Pembinaan akidah yang kokoh menjadi fondasi utama agar setiap individu memiliki kesadaran untuk terikat pada hukum Allah SWT. Allah SWT mengingatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36).

Umat juga harus disadarkan agar tidak terjebak dalam propaganda HAM yang merusak. Memaparkan narasi kebebasan tanpa batas sama saja memberikan jalan bagi kelompok LGBTQ untuk meloloskan agenda politik mereka. Rasulullah ﷺ mengingatkan bahaya membiarkan kemungkaran dalam sabdanya:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ۚ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ۚ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ۚ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya (kekuasaannya). Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim).

Dari segi pendidikan, sistem pergaulan Islam (nizham al-ijtima'i) perlu ditanamkan secara kuat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Aturan mengenai pemisahan kehidupan pria dan wanita, kewajiban menutup aurat, serta batasan interaksi sosial menjadi benteng pemikiran yang efektif. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...” (QS. At-Tahrim: 6).

Pencegahan yang berdampak luas hanya dapat terwujud melalui penerapan sistem pendidikan, pergaulan, hukum, dan politik Islam secara komprehensif. Negara bertindak sebagai pelindung moral rakyat dengan memberlakukan sanksi tegas yang menimbulkan efek jera bagi para pelaku penyimpangan. Hanya dengan integrasi seluruh sistem kehidupan inilah budaya LGBTQ dapat dibasmi secara efektif hingga ke akar-akarnya.

Wallahu a'lam bish-shawab.