LGBT: ANCAMAN SERIUS BAGI KELANGSUNGAN UMAT MANUSIA

Penulis : Alda Iswi Dwi Septiani | Komunitas Ibu Peduli Generasi / KIPG

Maraknya pemberitaan mengenai penyimpangan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBT) bukanlah fenomena sosial yang lahir dari ruang hampa. Perilaku ini merupakan buah dari akar pemikiran sekuler-kapitalistik yang telah lama menggejala di tengah masyarakat modern. Tatanan sekuler membatasi peran agama sebatas ritual ibadah individu semata, namun mencampakkannya dari tata kelola kehidupan publik, hukum, ekonomi, pendidikan, hingga penataan norma pergaulan sosial.

Perilaku LGBT sejatinya merupakan ancaman yang amat serius bagi keberlangsungan peradaban manusia. Kementerian Agama (Kemenag) dan dinas terkait berupaya menggencarkan program edukasi pencegahan. Namun di sisi lain, diskursus kebijakan seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 memicu polemik, di mana sejumlah lembaga hak asasi memandangnya berada dalam pusaran aturan Hak Asasi Manusia (HAM) universal.

Normalisasi HAM dan Ledakan Krisis Kesehatan

Di balik upaya normalisasi gerakan LGBT, para pendukungnya senantiasa berdalih atas nama kebebasan individu (personal rights). Mereka menuntut agar ekspresi seksual tidak dibatasi oleh norma agama maupun budaya lokal. Bahkan di berbagai belahan dunia, beberapa negara telah meratifikasi pelegalan pernikahan sesama jenis sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional.

Krisis pemikiran inilah yang menyeret moralitas manusia menuju kebebasan tanpa batas (liberalisme). Di Indonesia, perkembangan komunitas LGBT kian memprihatinkan. Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan lonjakan kasus Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS), dengan risiko penularan tertinggi didominasi oleh aktivitas hubungan seksual menyimpang.

Di berbagai daerah, keberadaan komunitas LGBT tidak lagi tersembunyi. Mereka mulai mengonsolidasikan diri secara terbuka di platform media sosial. Penetrasi budaya destruktif ini merupakan konsekuensi dari ketiadaan proteksi hukum yang tegas. Ketika tatanan sosial didominasi oleh gaya hidup individualistis dan negara bersikap serba kompromistis atas nama kebebasan, kebijakan preventif yang dijalankan instansi pemerintah akan terus menghadapi jalan buntu.

Ketegasan Hukum Pidana Islam (Uqubat) atas Penyimpangan Seksual

Islam memiliki tata kelola hukum yang sangat tegas dan tuntas untuk memutus rantai kemaksiatan. Allah SWT dengan tegas melarang seluruh perbuatan yang mendekati zina dan merusak kesucian pergaulan, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra': 32).

Dalam Fikih Jinayah Islam, tatanan hukum pidana ('uqubat) diberlakukan untuk melindungi kehormatan, keselamatan jiwa, dan kebersihan nasab manusia melalui sanksi yang adil dan menjerakan:

• Zina Muhshan (Pelaku Sudah Menikah): Dijatuhi sanksi had perzinahan berupa hukuman rajam.
• Zina Ghairu Muhshan (Pelaku Lajang): Dijatuhi sanksi had berupa cambuk (jald) 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.
• Tindakan Homoseksual (Liwath): Dijatuhi sanksi pidana berat sesuai ketentuan syariat atas perbuatan keji kaum Nabi Luth AS.
• Tindakan Transgender (Tasyabbuh): Diberikan sanksi pengusiran dari ruang publik serta hukuman ta'zir yang menjerakan.

Ketegasan sanksi syariat ini ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: “Siapa saja di antara kalian yang mendapati orang melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual), maka hukum mati pelaku dan pasangannya.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Benteng Perlindungan Generasi dalam Naungan Khilafah

Pemberantasan propaganda LGBT tidak dapat dibebankan pada pertahanan individu atau keluarga semata. Penanganan krisis ini membutuhkan sinergi Tiga Pilar: ketakwaan individu, kontrol kritis masyarakat melalui amar makruf nahi mungkar, serta ketegasan negara dalam menerapkan hukum.

Hanya dalam naungan tatanan pemerintahan Islam (Khilafah), rakyat akan mendapatkan perlindungan hakiki dari seluruh propaganda penyimpangan moral. Negara akan memblokir seluruh media destruktif, menindak komunitas penyimpangan seksual, serta mengembalikan tatanan keluarga sesuai dengan fitrah penciptaan manusia.

Allah SWT berfirman mengenai hakikat pasangan hidup yang penuh keberkahan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21).

Melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah), tatanan peradaban manusia akan terselamatkan dari krisis moral dan kehancuran generasi.

Wallahu a'lam bish-shawab.