-->
TAHANAN ELITIS TERASA BAK SURGA DI DALAM SISTEM KAPITALISTIK?

TAHANAN ELITIS TERASA BAK SURGA DI DALAM SISTEM KAPITALISTIK?


Penulis: Ummu Rofi' | Aktivis Muslimah

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk sanksi hukuman bagi pelaku tindak kejahatan. Hukuman tersebut sejatinya memiliki sifat menjerakan bagi pelakunya. Namun, saat ini hukuman penjara kerap tidak menimbulkan efek jera, bahkan terkesan memanjakan terpidana tertentu. Padahal, dalam Islam, seseorang yang dijatuhi sanksi hukum akan merasakan efek jera yang nyata agar ia bertobat dan kembali ke jalan yang lurus.

Fakta di lapangan menunjukkan adanya fasilitas lembaga pemasyarakatan (lapas) yang menyerupai vila elite di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong. Ombudsman menemukan sebuah bangunan rumah mewah di dalam area lapas tersebut yang diduga diperuntukkan bagi tahanan tertentu. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, menegaskan bahwa narapidana seharusnya tidak mendapatkan fasilitas istimewa semacam itu. Ia pun menyatakan keprihatinannya atas pemberian fasilitas mewah kepada tahanan (Liputan 6, 27/9/2026).

Fakta tersebut mengindikasikan bahwa kondisi serupa sangat mungkin terjadi di lapas-lapas lainnya akibat penerapan sistem sekular-kapitalistik. Sistem ini menjunjung tinggi nilai kebebasan tanpa batas, terutama kebebasan bagi pemilik modal besar seperti konglomerat dan pengusaha. Dengan kekuatan modal, seluruh aspek kehidupan (termasuk proses hukum) saat ini seolah dapat diperjualbelikan. Kondisi ini jauh menyimpang dari hakikat hukum yang seharusnya berfungsi sebagai penebus kesalahan sekaligus pencegah kejahatan. Alih-alih memberikan efek jera, hukum saat ini justru tumpul terhadap pelaku kejahatan kelas atas.


Hukum Tebang Pilih dalam Sistem Sekular-Kapitalistik

Perlakuan hukum bagi tahanan elitis yang terasa bak di surga hanya tumbuh subur dalam sistem demokrasi sekular-kapitalistik. Dalam sistem ini, hukum memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pelaku kejahatan dari kalangan elite untuk tetap menikmati kenyamanan. Sebaliknya, ketika rakyat kecil melakukan pelanggaran hukum, aparat penegak hukum langsung menindak tegas tanpa kompromi. Slogan “tajam ke bawah, tumpul ke atas” menjadi potret nyata penegakan hukum di bawah sistem kapitalisme.

Sistem ini juga menjadikan penguasa lepas tangan dari tanggung jawab penuh dalam mengurusi rakyatnya. Negara hanya berperan sebatas regulator, bukan sebagai pengurus (ra'in) yang menjalankan fungsi pemeliharaan urusan umat (ri'ayah). Negara sekadar membuat regulasi administratif tanpa menghadirkan pengurusan yang adil dan bermartabat bagi seluruh warga. Dari aspek penegakan hukum saja sudah tampak jelas praktik tebang pilih dan ketidakadilan.

Dalam sistem kapitalisme, penguasa tidak lagi mengindahkan batasan halal dan haram. Aturan Allah Swt. disingkirkan dari tata kelola pengurusan negara. Padahal, Al-Qur'an dan Sunah merupakan pedoman hidup umat serta sumber hukum syariat dari Allah Swt. yang wajib diterapkan oleh seluruh manusia.

Jelas terlihat bahwa sistem hukum kapitalistik memberikan kenyamanan bagi tahanan elitis bak di surga karena negara hanya memosisikan diri sebagai regulator. Hampir seluruh sendi kebijakan saat ini dikendalikan oleh segelintir pengusaha, kaum elite, konglomerat, serta pemodal asing. Akibatnya, ketika mereka melakukan tindak kriminal maupun korupsi, mereka seolah kebal dari jerat hukum. Persoalan sistemik ini harus diselesaikan hingga ke akar-akarnya.


Ketegasan Sanksi Hukum dalam Sistem Islam

Oleh karena itu, dibutuhkan sistem sahih yang mampu menuntaskan problematika hukum tebang pilih, yakni sistem pemerintahan Islam. Sistem ini dipimpin oleh seorang khalifah yang bertakwa, bertanggung jawab, adil, amanah, serta menjadikan syariat Islam sebagai landasan dalam menjatuhkan sanksi hukum secara tegas.

Dalam sistem Islam, khalifah menjatuhkan sanksi hukum yang pasti kepada setiap pelaku kejahatan tanpa memandang status sosial. Sanksi pidana dalam Islam memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai penebus dosa (jawabir) dan pencegah kejahatan (zawajir). Ketegasan sanksi inilah yang melahirkan efek jera sejati bagi pelaku sekaligus mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa.

Sebagai contoh, hukuman potong tangan bagi pencuri diterapkan apabila memenuhi kadar minimal (nisab) dan syarat pembuktian yang ketat. Begitu pula tindak pidana pembunuhan sengaja dijatuhi hukuman setimpal (kisas) atau membayar denda (diat) apabila keluarga korban memberikan maaf. Pelaku zina dijatuhi hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam bagi yang sudah menikah. Sementara itu, pelaku korupsi—yang menyalahgunakan jabatan atau merampas harta milik negara dan rakyat, akan dijatuhi sanksi takzir yang berat hingga penyitaan harta. Allah Swt. berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Ma'idah: 38)


Penutup

Penerapan sanksi hukum dalam sistem Islam akan menciptakan efek jera yang nyata sekaligus menjaga umat muslim agar tidak melanggar aturan Allah Swt. Masyarakat akan menjalankan seluruh perintah-Nya atas dasar kesadaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

Khalifah pun akan mengadopsi dan menerapkan seluruh hukum Allah Swt. yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah. Hanya melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh inilah segala problematika penegakan hukum yang tebang pilih dapat dituntaskan hingga ke akarnya.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel