HUTAN DIKUASAI OLIGARKI, ISLAM MENAWARKAN SOLUSI HAKIKI

Penulis: Meri Meriyani

Aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa di depan Gedung UOB Jakarta pada Rabu (28 Oktober 2026) menyuarakan keresahan publik yang mendalam. Dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili”, para mahasiswa kembali mengingatkan kita pada persoalan fundamental negeri ini: ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang kian mengkhawatirkan (IDN Times, 28 Oktober 2026).

Tuntutan yang diajukan pun sangat rasional dan mendesak, mulai dari penetapan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, hingga menuntaskan integrasi tata kelola lahan yang kerap karut-marut.

Akar Masalah: Ketika Hutan Menjadi Komoditas Oligarki

Jika ditelaah lebih dalam, penguasaan jutaan hektare hutan di Indonesia oleh segelintir elit atau oligarki telah melahirkan kerusakan ekologis yang masif sekaligus menyengsarakan rakyat. Di satu sisi, para oligarki dan korporasi meraup keuntungan finansial yang besar dari izin konsesi lahan, pertambangan, dan perkebunan monokultur skala besar. Di sisi lain, rakyat jelata harus menanggung beban penderitaan paling berat. Ketika musim hujan tiba, bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang. Sebaliknya, saat musim kemarau, ancaman karhutla serta kabut asap beracun mengepung ruang hidup mereka.

Kondisi ini bukanlah sebuah kecelakaan tunggal, melainkan buah dari penerapan kebijakan politik-ekonomi dalam sistem sekular-kapitalistik. Dalam sistem ini, negara sering kali memosisikan diri sebagai regulator yang mempermudah jalan bagi para pemilik modal untuk menguasai hajat hidup orang banyak, sembari mengabaikan fungsi perlindungan terhadap keselamatan rakyat dan kelestarian alam.

Pandangan Islam: Hutan Adalah Kepemilikan Umum

Menghadapi kerusakan sistemik ini, solusi parsial tentu tidak akan memadai. Kita memerlukan perombakan cara pandang dan tata kelola berdasarkan aturan yang adil, salah satunya melalui perspektif Islam.

Dalam sistem ekonomi Islam, hutan memiliki status hukum yang sangat jelas, yakni termasuk ke dalam harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah). Artinya, sumber daya alam ini merupakan milik seluruh rakyat secara kolektif, bukan milik privat, kelompok, apalagi oligarki.

Penguasa atau negara tidak memiliki hak untuk menyerahkan penguasaan hutan maupun sumber daya alam yang melimpah kepada pribadi atau korporasi swasta. Negara bahkan tidak boleh mengambil alih hak kepemilikan umum tersebut untuk dijadikan milik negara secara mutlak guna diperjualbelikan demi kepentingan kas negara semata.

Politik ekonomi Islam mengatur agar harta kepemilikan umum dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Hasil dan manfaatnya harus dikembalikan kepada masyarakat luas dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, infrastruktur publik, pendidikan, serta layanan kesehatan gratis.

Islam secara tegas melarang segala bentuk perusakan alam. Aktivitas pembakaran hutan secara sengaja, eksploitasi berlebihan yang mengabaikan keseimbangan ekosistem, serta pembiaran terhadap kerusakan lingkungan merupakan pelanggaran hukum syariat yang harus diadili dan dikenai sanksi secara tegas.

Dalam Islam, negara memiliki fungsi hakiki sebagai ra'in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai/pelindung). Negara wajib hadir melindungi rakyatnya dari bahaya bencana ekologis serta menjaga harta milik umum dari cengkeraman para pemodal serakah.

Saatnya Mengembalikan Pengelolaan Alam pada Prinsip Keadilan

Aksi mahasiswa di depan Gedung UOB Jakarta merupakan alarm moral bagi kita semua bahwa pengelolaan sumber daya alam di negeri ini sedang berada di jalur yang salah. Hutan bukanlah komoditas bebas yang dapat diperjualbelikan kepada oligarki demi mengejar pertumbuhan ekonomi semu.

Sudah saatnya tata kelola lingkungan dan ekonomi dikembalikan pada prinsip keadilan yang sejati, di mana alam dilindungi, perusak diadili, dan kekayaan alam benar-benar menjadi berkah bagi seluruh rakyat, bukan sekadar sumber cuan segelintir elit.

Wallahu a’lam bish-shawab.