DANA BENCANA DIKORUPSI, RAKYAT TERUS TERZALIMI

Penulis: Roudhotul Jannah | Aktivis Muslimah

Bencana alam merupakan ujian berat bagi masyarakat, terlebih ketika banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di berbagai wilayah. Dalam situasi seperti ini, rakyat membutuhkan kehadiran negara untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan pemulihan kehidupan. Namun, bagaimana jika dana yang seharusnya digunakan untuk menolong korban bencana justru dikorupsi oleh pihak yang memiliki kewenangan?

Sebagaimana diberitakan sejumlah media pada Oktober 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam pemberitaan yang dihimpun, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk seorang yang memiliki hubungan keluarga dengan Kepala BNPB.

Kasus ini menjadi peringatan serius tentang pentingnya integritas dan pengawasan pengelolaan dana publik. Status hukum setiap pihak tentu harus tetap mengacu pada proses penegakan hukum yang berlaku.

Korupsi Dana Bencana: Pengkhianatan terhadap Amanah

Dana penanggulangan bencana bukanlah dana biasa. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat yang kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga. Dana tersebut seharusnya menjadi jalan bagi korban untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, dan kebutuhan mendesak lainnya.

Ketika dana bencana diselewengkan, dampaknya tidak berhenti pada kerugian keuangan negara. Korban dapat kehilangan kesempatan memperoleh bantuan tepat waktu, proses pemulihan terhambat, dan penderitaan masyarakat semakin panjang. Jika dugaan korupsi benar-benar terbukti, perbuatan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap amanah publik sekaligus tindakan yang dapat memperberat penderitaan orang-orang yang sedang tertimpa musibah.

Ironisnya, praktik korupsi yang berulang menunjukkan bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan menangkap pelaku satu per satu. Penindakan terhadap individu memang penting, tetapi masyarakat juga perlu mempertanyakan mengapa penyalahgunaan kekuasaan terus berulang dan bagaimana mencegahnya sejak awal.

Korupsi Bukan Sekadar Masalah Moral Individu

Korupsi sering dipandang semata-mata sebagai kelemahan moral atau kurangnya integritas pejabat. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi belum cukup menjelaskan persoalan secara menyeluruh. Sebab, korupsi juga berkaitan dengan sistem yang mengatur kekuasaan, pengelolaan anggaran, pengawasan, serta penegakan hukum.

Dalam sistem yang menjadikan materi dan keuntungan sebagai orientasi utama, jabatan berisiko dipandang sebagai sarana memperoleh kekayaan dan mempertahankan pengaruh. Hubungan kepentingan, politik balas budi, lemahnya transparansi, dan pengawasan yang tidak efektif dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Jika hukum tidak diterapkan secara adil dan konsisten, efek jera pun sulit diwujudkan.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan dua hal sekaligus: pembentukan pribadi yang berintegritas dan sistem yang mampu mencegah serta menindak penyimpangan. Mengandalkan kesadaran individu tanpa membenahi mekanisme pengawasan akan menyisakan celah. Sebaliknya, memperbanyak aturan tanpa membangun kesadaran moral juga belum tentu menghasilkan pejabat yang amanah.

Islam Menempatkan Kekuasaan sebagai Amanah

Islam memiliki pandangan mendasar bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. dan masyarakat yang dipimpin.

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 27)

Ayat ini mengingatkan bahwa pengkhianatan terhadap amanah merupakan perkara serius. Seorang pejabat yang diberi kewenangan mengelola dana bencana harus menyadari bahwa dana tersebut bukan milik pribadi atau kelompoknya. Dana itu merupakan hak publik yang wajib dikelola sesuai peruntukannya.

Rasulullah saw. juga bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

Prinsip ra'in (pengurus dan pemelihara urusan rakyat) ini menegaskan bahwa pemimpin wajib memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dalam urusan bencana, tanggung jawab tersebut semakin mendesak karena menyangkut keselamatan jiwa dan keberlangsungan hidup korban.

Solusi Islam: Mencegah Korupsi dari Hulu hingga Hilir

Islam tidak berhenti pada nasihat agar pejabat berbuat baik. Islam juga memberikan prinsip dan mekanisme untuk membangun pemerintahan yang amanah, mengawasi kekuasaan, serta menindak pelanggaran:

• Membangun Keimanan dan Ketakwaan: Pendidikan berbasis akidah Islam harus menanamkan kesadaran bahwa setiap harta dan kewenangan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Kesadaran ini menjadi benteng internal agar seseorang tidak menyalahgunakan jabatan, termasuk ketika tidak ada pengawasan manusia.
• Menutup Celah Korupsi melalui Tata Kelola Amanah: Pengelolaan dana bencana harus dilakukan secara transparan, dengan pencatatan anggaran yang jelas, verifikasi penerima bantuan, pengadaan yang dapat diaudit, serta pelaporan penggunaan dana secara berkala. Pemeriksaan kekayaan pejabat sebelum dan selama menjabat juga dapat membantu mendeteksi peningkatan harta yang tidak wajar. Setiap temuan harus ditindaklanjuti secara objektif dan berdasarkan bukti.
• Memperkuat Pengawasan terhadap Penguasa: Dalam tradisi pemerintahan Islam, terdapat fungsi hisbah, yakni pengawasan terhadap pelanggaran dan kemungkaran dalam kehidupan masyarakat sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini dapat menjadi landasan untuk membangun pengawasan yang aktif, independen, dan berpihak pada kepentingan umum. Pejabat tidak boleh dibiarkan mengawasi dirinya sendiri tanpa mekanisme pertanggungjawaban.
• Menerapkan Sanksi yang Adil dan Tegas: Islam melarang pengambilan harta secara batil. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 188 agar manusia tidak memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil. Pelaku korupsi yang terbukti bersalah harus diproses secara adil, diwajibkan mengembalikan kerugian sesuai ketentuan hukum, dan dikenai sanksi yang sah serta proporsional. Dalam fikih, korupsi dapat dikenai sanksi ta'zir sesuai jenis pelanggaran, bukti, dan ketentuan otoritas yang berwenang. Penegakan hukum harus berlaku tanpa pandang bulu, baik terhadap pejabat biasa maupun mereka yang memiliki kedekatan dengan penguasa.
• Menempatkan Pelayanan Rakyat sebagai Prioritas Negara: Negara wajib memastikan dana bencana benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan harus cepat, tepat sasaran, dan tidak dipersulit oleh kepentingan politik maupun kelompok. Negara juga perlu menyiapkan sistem mitigasi, kesiapsiagaan, evakuasi, dan pemulihan agar masyarakat terlindungi sebelum, selama, dan setelah bencana.

Seluruh langkah tersebut perlu berjalan bersamaan. Ketakwaan pribadi tidak menggantikan pengawasan kelembagaan, sedangkan pengawasan yang baik juga harus didukung budaya amanah dan penegakan hukum yang adil.

Membangun Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab

Dalam perspektif Islam, perbaikan tidak cukup dilakukan dengan mengganti pejabat yang bermasalah apabila celah penyalahgunaan kekuasaan tetap dibiarkan terbuka. Diperlukan pembenahan menyeluruh terhadap kualitas individu, sistem pengelolaan kekuasaan, pengawasan, dan orientasi pelayanan negara.

Bagi umat Islam, penerapan nilai-nilai syariat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Gagasan pemerintahan Islam, termasuk konsep Khilafah dalam pemikiran politik Islam, perlu dibahas dengan merujuk pada Al-Qur'an, as-sunah, dan khazanah fikih secara bertanggung jawab. Apa pun bentuk kelembagaan yang diperjuangkan, perlindungan jiwa, amanah pengelolaan harta publik, keadilan hukum, dan pencegahan kezaliman harus menjadi ukuran penting dalam menilai kepemimpinan.

Korupsi dana bencana menjadi pengingat bahwa rakyat tidak boleh dibiarkan menanggung penderitaan berlipat: pertama karena bencana, kedua karena buruknya tata kelola, dan ketiga karena pengkhianatan terhadap amanah. Korban bencana membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji dan seremonial.

Sudah saatnya pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembentukan kepribadian yang bertakwa hingga pembangunan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban.

Negara seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan sumber penderitaan baru. Sebab, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukanlah seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan seberapa baik amanah ditunaikan dan seberapa kuat rakyat terlindungi dari kezaliman.

Wallahu a’lam bish-shawab.