TEMBOK MEMBELAH GAZA: KETIKA PENJAJAHAN TAK CUKUP DENGAN BOM, TAPI DILANJUTKAN DENGAN PEMISAHAN WILAYAH

Penulis: Ummu Khadeejah

Kembali, bumi Palestina menjadi saksi bahwa penjajahan tidak pernah berhenti hanya karena dunia mengecam. Ketika darah rakyat Gaza belum kering akibat bombardir, ketika rumah-rumah telah berubah menjadi puing dan jutaan rakyat Palestina hidup dalam penderitaan, entitas Zionis Israel justru melanjutkan proyeknya dengan membangun tembok yang membelah wilayah Gaza.

Dilansir Associated Press pada Selasa (21/7/2026), Israel secara diam-diam membangun tembok tanah raksasa sepanjang sekitar 23 kilometer. Citra satelit menunjukkan bahwa pembangunan tersebut berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Penghalang itu membelah lebih dari separuh wilayah Jalur Gaza dan melintasi sejumlah permukiman Palestina yang sebelumnya telah dihancurkan oleh bombardir militer Israel.

Jika demikian halnya, persoalannya bukan sekadar fisik bangunan tembok. Tembok adalah simbol. Ia menunjukkan siapa yang sedang menentukan batas, siapa yang menguasai tanah, dan siapa yang dipaksa menerima kenyataan baru di negerinya sendiri.

Sejarah menunjukkan bahwa penjajahan tidak hanya dilakukan dengan senjata, melainkan juga dengan mengubah fakta di lapangan (fact on the ground): menguasai wilayah, memindahkan penduduk, menghancurkan permukiman, membangun infrastruktur pengendali, kemudian menghadirkan semuanya sebagai sebuah "kenyataan baru" yang perlahan dipaksa untuk diterima dunia.

Karena itu, pembangunan tembok di Gaza patut dibaca dalam konteks yang lebih besar. Apakah ini sekadar persoalan keamanan? Ataukah bagian dari upaya menciptakan konfigurasi wilayah baru di Gaza? Apakah rakyat Palestina akan tetap memiliki kendali atas tanahnya sendiri, atau justru wilayah mereka sedikit demi sedikit dipersempit sampai akhirnya tidak memiliki ruang untuk menentukan masa depannya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dianggap remeh. Sebab, ketika entitas penjajah yang telah menguasai dan menghancurkan wilayah Palestina kemudian membangun batas-batas baru di atas tanah tersebut, umat Islam tidak boleh melihatnya sebagai persoalan teknis semata. Ini adalah persoalan penjajahan yang harus ditolak secara mendasar. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

Artinya: “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka...” (QS. Hud: 113).

Ayat ini memberikan peringatan tegas agar kaum muslimin tidak memberikan legitimasi sedikit pun kepada kezaliman.

Jangan Tertipu Propaganda Solusi Gaza

Dalam situasi seperti ini, umat Islam harus bersikap kritis terhadap berbagai proyek politik yang dikemas dengan istilah-istilah indah: rekonstruksi, stabilisasi, keamanan, pemerintahan transisi, ataupun berbagai skema diplomasi yang diklaim sebagai solusi bagi Gaza.

Termasuk berbagai gagasan seperti Board of Peace (BoP) maupun proyek New Gaza (jika pada praktiknya tidak mengembalikan hak politik dan kedaulatan penuh rakyat Palestina) harus dipertanyakan secara serius. Sebab, rekonstruksi tanpa kedaulatan hanya berpotensi menjadi rekonstruksi di bawah bayang-bayang penjajahan.

Membangun kembali rumah-rumah yang dihancurkan tetapi membiarkan pihak yang menghancurkannya tetap menentukan masa depan wilayah tersebut bukanlah penyelesaian akar masalah. Begitu pula menjanjikan negara Palestina di atas wilayah yang terus dipersempit tanpa menyelesaikan persoalan pendudukan dan penjajahan bukanlah bentuk kemenangan.

Umat Islam harus belajar dari sejarah. Penjajahan sering kali tidak datang dengan mengatakan, "Kami akan menjajah kalian." Ia datang dengan bahasa yang lebih halus: keamanan, perdamaian, stabilitas, rekonstruksi, normalisasi, dan solusi politik. Maka, umat tidak boleh hanya melihat istilahnya di atas kertas; umat harus melihat siapa yang memegang kendali, siapa yang diuntungkan, dan apa akibat akhirnya bagi rakyat Palestina.

Palestina Bukan Sekadar Persoalan Kemanusiaan

Salah satu kekeliruan terbesar sebagian umat Islam adalah memandang isu Palestina hanya sebatas persoalan kemanusiaan. Memang, penderitaan rakyat Gaza adalah tragedi kemanusiaan yang memilukan. Anak-anak yang kehilangan orang tua, rumah yang rata dengan tanah, kelaparan masif, pengungsian, dan ribuan korban jiwa adalah persoalan kemanusiaan. Namun bagi umat Islam, Palestina juga memiliki dimensi akidah, ukhuwah Islamiyah, dan kewajiban syariat untuk membela kaum muslimin yang dizalimi. Allah SWT berfirman:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

Artinya: “Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak...” (QS. An-Nisa': 75).

Ayat ini menunjukkan bahwa pembelaan terhadap orang-orang yang tertindas merupakan perkara hukum yang sangat serius dalam Islam. Rasulullah ﷺ juga bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh/kezaliman.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Karena itu, penderitaan Palestina tidak boleh membuat umat hanya berdiri sebagai penonton. Umat harus membangun kesadaran politik Islam, memberikan dukungan riil kepada rakyat Palestina, melawan propaganda yang melegitimasi penjajahan, serta menuntut para penguasa muslim agar menjalankan tanggung jawab syariat mereka terhadap umat.

Mengapa Umat Islam Terus Terpecah?

Pertanyaan yang lebih besar kemudian muncul: Mengapa umat Islam yang jumlahnya miliaran jiwa seolah tidak berdaya menghadapi penjajahan yang berlangsung begitu lama?

Salah satu jawabannya adalah karena umat Islam hidup dalam kondisi terpecah-pecah secara politik. Negeri-negeri muslim berdiri sebagai nation-state yang terkunci oleh kepentingan nasionalnya masing-masing. Akibatnya, persoalan Palestina sering kali diperlakukan sebatas agenda diplomasi pragmatis masing-masing negara, bukan sebagai persoalan persaudaraan umat Islam secara keseluruhan.

Padahal, Rasulullah ﷺ menggambarkan kaum mukmin sebagai satu kesatuan yang utuh:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya: “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam.” (HR. Muslim).

Jika satu bagian tubuh terluka, bagian lainnya seharusnya ikut merasakan sakit. Maka ketika Gaza dibombardir, ketika rakyat Palestina terusir, ketika tanah mereka dibatasi dan dipisahkan oleh tembok penjajah, umat Islam tidak seharusnya hanya menunggu konferensi internasional dan resolusi PBB yang tidak memiliki kekuatan menghentikan penjajahan.

Dalam perspektif politik Islam, persoalan mendasarnya adalah ketiadaan institusi politik global yang menyatukan kekuatan umat Islam di bawah satu kepemimpinan. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

Artinya: “Sesungguhnya al-Imam (khalifah) itu adalah perisai (junnah); di belakangnya kaum muslimin berperang dan kepadanya mereka berlindung.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Konsep kepemimpinan umat dalam Islam bukan sekadar simbolisme formal. Ia berkaitan langsung dengan tanggung jawab menjaga keamanan, melindungi rakyat, menegakkan keadilan, dan menghadapi ancaman musuh terhadap kaum muslimin.

Karena itu, gagasan Khilafah sebagai junnah (perisai) harus kembali didiskusikan secara mendalam sebagai bagian dari diskursus politik Islam, bukan sekadar romantisme sejarah atau slogan, melainkan pembahasan serius tentang bagaimana umat Islam membangun persatuan politik, kekuatan geopolitik, kemandirian, dan perlindungan nyata terhadap kaum muslimin yang dizalimi.

Dengan persatuan politik yang hakiki, umat tidak akan mudah dipaksa menerima agenda geopolitik musuh. Umat juga tidak mudah dipecah oleh kepentingan nasionalisme sempit maupun propaganda yang dikemas sebagai "solusi damai".

Jangan Berharap Penjajah Menjadi Pembebas

Pembangunan tembok sepanjang 23 kilometer di Gaza seharusnya menjadi alarm peringatan keras bagi umat Islam. Jangan hanya bertanya kapan pembangunan tembok itu selesai, melainkan tanyakan: Untuk apa tembok itu dibangun? Siapa yang menentukan batas-batasnya? Siapa yang menguasai wilayah di baliknya? Dan apakah rakyat Palestina akan makin dekat kepada kemerdekaan, atau justru makin kehilangan ruang hidup dan hak menentukan masa depannya?

Islam memerintahkan umat untuk bersikap tegas terhadap kezaliman penjajah, tetapi Islam juga tetap mengajarkan keadilan. Allah SWT berfirman:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...” (QS. Al-Ma'idah: 8).

Karena itu, perjuangan membela Palestina harus tetap berada dalam koridor syariat: membela yang tertindas, menolak penjajahan, menuntut keadilan, dan tidak melakukan kezaliman terhadap pihak yang tidak bersalah.

Tembok Gaza bukan sekadar gundukan tanah yang ditumpuk menjadi penghalang. Ia adalah pengingat bahwa penjajahan akan terus berlangsung ketika dunia hanya sibuk mengeluarkan kecaman retoris, sementara fakta di lapangan terus diubah oleh musuh. Hari ini tembok dibangun, besok batas baru ditetapkan, lalu realitas baru dipaksakan. Pada akhirnya, dunia diminta menerima semuanya sebagai sesuatu yang "sudah terjadi".

Maka, umat Islam harus tetap terjaga. Jangan mudah percaya pada propaganda diplomasi yang tidak menghapus penjajahan. Jangan menyerahkan masa depan Palestina kepada kekuatan asing yang justru membiarkan penjajahan berlangsung. Dan jangan berhenti membangun kesadaran bahwa persoalan Palestina membutuhkan perubahan mendasar, bukan sekadar tambal-sulam diplomasi.

Palestina membutuhkan pembelaan nyata. Umat Islam membutuhkan persatuan hakiki. Dan umat membutuhkan kepemimpinan yang menjadikan keselamatan kaum muslimin sebagai tanggung jawab utama, bukan sekadar bahan pernyataan kompromi politik. Sebab selama umat terpecah, penjajah akan selalu memiliki ruang untuk memainkan kepentingannya.

Sebaliknya, ketika umat bersatu dalam kekuatan politik yang kokoh, tidak mudah dipecah, tidak mudah ditipu, dan memiliki kepemimpinan yang benar-benar bertanggung jawab, maka perjuangan pembebasan Palestina tidak lagi hanya menjadi seruan moral, melainkan menjadi agenda nyata umat. Tembok Gaza tidak hanya seharusnya membuat kita marah, tetapi harus mampu membangunkan seluruh umat Islam.

Wallahu a'lam bish-shawab.